Merdeka.com - Dalam beberapa hari terakhir di Washington, DC, warga menyaksikan ada aparat keamanan misterius yang dikerahkan Presiden Donald Trump di lapangan untuk menghadapi massa demonstran yang memprotes kematian pria kulit hitam, George Floyd. Dari mulai anggota militer, kepolisian hingga aparat Biro Penjara. Jalanan dipenuhi berbagai aparat keamanan dari berbagai institusi pemerintah yang semuanya bertujuan untuk mengamankan aksi massa demonstran.

Di tengah gemuruh tembakan gas air mata dan peluru karet, ada sesuatu yang membahayakan muncul. Polisi Washington DC diwajibkan memakai lencana identitas, tapi sejumlah aparat keamanan terlihat di kamera tidak memakai lencana atau identitas apa pun dan mereka bersenjata lengkap. Sebagian dari mereka menolak memberi tahu siapa mereka atau memberikan jawaban ambigu ketika ditanya mengapa tidak memakai lencana atau identitas. Direktur Biro Penjara Federal Michael Carvajal mengatakan petugas dari Biro Penjara tidak mesti memakai identitas karena mereka bertindak sudah sesuai institusi.

Menurut pengamat keamanan nasional CNN Samantha Vinogard, sepanjang sejarah, "polisi rahasia" dikerahkan pemerintahan otoriter untuk memberangus perlawanan. Dalam kasus pencaplokan Crimea, Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukan berseragam hijau tanpa lencana apa pun.

"Pasukan tanpa atribut ini tidak seharusnya terjadi dalam demokrasi Amerika. Mereka berbahaya dari berbagai sisi, baik untuk jangka panjang maupun pendek," tulis Vinogard di laman CNN, Minggu (7/6).

Risiko keamanan

Dalam sudut pandang keamanan, video dan foto yang memperlihatkan aparat penegak hukum tanpa identitas yang bersenjata lengkap di ibu kota negara bisa menimbulkan masalah serius, kata Vinogard.

"Tanpa atribut atau lencana, sulit bagi siapa pun untuk mengetahui apakah mereka punya wewenang untuk menjalankan misi penegakkan hukum." Bagaimana demonstran yang ditangkap, digeledah atau ditanyai bisa mengetahui aparat itu punya hak untuk melakukan semua itu?

Tanpa identitas aparat penegak hukum, situasi ini bisa menimbulkan risiko keamanan. Massa demonstran bersenjata bisa membaur dengan aparat yang tanpa identitas dan mengklaim mereka punya wewenang untuk menjalankan misi keamanan.

Petugas bersenjata lengkap tanpa identitas hampir sulit dibedakan dengan milisi sipil yang meneror para demonstran.

Aparat tanpa identitas diizinkan menangkap demonstran

Ditambah lagi, Jaksa Agung AS William Barr membela pendapat yang menyatakan aparat keamanan tidak harus menyebutkan identitas mereka.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi sudah mengirimkan surat kepada Presiden Trump untuk meminta daftar berbagai institusi yang terlibat dalam penangan demonstran, termasuk apa peran dan tanggung jawaban mereka di lapangan. Senator Demokrat Chris Murphy dan Pimpinan Senat Minoritas Chuck Schumer sudah mengusulkan rancangan undang-undang yang nantinya akan mewajibkan aparat penegak hukum dan militer memberi tahu identitas mereka.

Presiden dan jaksa agung tampaknya cukup puas dengan aparat penegak hukum tanpa identitas yang memenuhi jalanan. Tindakan semacam itu justru mengancam keamanan dan ketertiban yang digaungkan presiden di tengah situasi kerusuhan. Bahkan Jaksa Agung Barr mengizinkan aparat itu menangkap demonstran, kata Vinogard.