Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
News
    Home Tidak Ada Kategori

    Persatuan Dokter Gigi Minta Pemerintah Konsentrasi Tangani Covid-19, Sarankan Pilkada Ditunda - Tribunnews

    1 min read

    Persatuan Dokter Gigi Minta Pemerintah Konsentrasi Tangani Covid-19, Sarankan Pilkada Ditunda - Tribunnews

    Rabu, 23 September 2020 11:56 WIB
    Ketua Umum PDGI Dr. drg. RM Sri Hananto Seno, SpBM (K)., MM di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Minggu (17/3/2019).Ketua Umum PDGI Dr. drg. RM Sri Hananto Seno, SpBM (K)., MM di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Minggu (17/3/2019).

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), drg Sri Hananto Seno meminta pemerintah menunda penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada).

    Ia menyarankan, pemerintah agar lebih serius menangani wabah pandemi Covid-19.

    "Melihat situasi covid19 yang semakin mengkhawatirkan, sebaiknya pemerintah berkonsentrasi menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19,"

    "Korban semakin tinggi, tenaga kesehatan semakin banyak yang menderita, sebaiknya pilkada ditunda," ujarnya melalui pesan teks, Rabu (23/9/2020).

    SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA - KPU Kota Tangerang Selatan, menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, di lapangan PTPN VIII, Serpong, Sabtu (12/9/2020). Simulasi dilakukan di TPS 18 dan diikuti 419 orang pemilih dari Kelurahan Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini disaksikan langsung Ketua KPU Pusat, Arief Budiman dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada Kota Tangerang Selatan akan digelar pada 9 Desember mendatang. WARTA KOTA/NUR ICHSAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN)

    Menurutnya, meski negara lain ada yang tetap melaksanakan Pemilu, namun negara tersebut sangat serius mengatasi wabah dan mampu mengendalikan pergerakkan orang dengan baik.

    "Jadi Covid-19 dapat teratasi. Indonesia tampaknya tidak serius menangani wabah ini, terlihat keputusan tingkat pusat dengan daerah berbeda dan bertentangan," jelasnya.

    Bahkan, jika pemerintah tetap melaksanakan pilkada ditambah masyarakat tidak displin menjalankan protokol kesehatan, maka dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akan dirasakan luar biasa.

    "Hal ini akan menjadi rugi besar di mana asalah kesehatan tidak teratasi, korban semakin banyak serta ekonomi akan tetap anjlok," terang Hananto.

    Penulis: Rina Ayu Panca Rini
    Editor: Anita K Wardhani
    Komentar
    Additional JS