PA 212 Kritik Polisi Panggil Habib Rizieq Terkait Kerumunan di Petamburan - Okezone
2 min read
PA 212 Kritik Polisi Panggil Habib Rizieq Terkait Kerumunan di Petamburan - Okezone
/https%3A%2F%2Fimg.okezone.com%2Fokz%2F500%2Fcontent%2F2020%2F11%2F30%2F337%2F2318500%2Fpa-212-kritik-polisi-panggil-habib-rizieq-terkait-kerumunan-di-petamburan-UtwdFkNNTm.jpg)
Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin
JAKARTA - Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin mengkritik keras Polda Metro Jaya yang memanggil Imam Besar FPI Habib Rizieq, dan mantunya Habib Hanif Alatas terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta.
"Saya melihat langkah kriminalisasi direzim ini semakin menjadi, dalam hal ini perbandingannya sangat jelas," kata Novel saat dihubungi Okezone
Baca juga:
RS Ummi Minta Maaf ke Satgas Covid-19 Terkait Polemik Habib Rizieq
Soal RS Ummi Bogor, Bima Arya: Mereka Sudah Perlihatkan Itikad Baik
Polda Metro Serahkan Surat Panggilan Habib Rizieq ke Keluarga
Novel pun membandingkan pemanggilan Habib Rizieq, dengan kerumunan yang berlangsung saat sejumlah tahapan dalam Pilkada serentak 2020.
"Penyelenggaraan Pilkada bahkan acara acara pesta hura-hura dengan miras, malah tidak tersentuh," ujarnya.
Novel juga mempertanyakan mengapa polisi sampai menutup mata dengan berbagai kerumunan tersebut. Apalagi, lanjut dia, saat ini Satgas Covid-19 telah menyebut bahwa Jateng menjadi provinsi tertinggi penularan virus corona.
"Kenapa polisi tutup mata dan angka tertinggi Covid-19 saat ini adalah Jateng, karena ulah kampanye Gibran yang telah 14 kali melanggar protokol kesehatan," kesalnya.
Ia menambahkan, polisi seharusnya juga memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mencopot Kapolda Jateng terkait kerumunan di Solo.
"Jadi mau tegakan hukum jangan tebang pilih, dan jelas perilaku oknum Kapolda mencoreng citra institusinya sendiri dibanding acara penyambutan HRS itu spontan juga acara penyambutan di Megamendung dan saat pernikahan jelas tidak mengundang secara luas," tuturnya.
Novel mengungkapkan, bahwa dirinya juga tidak diundang saat acara penikahan Syarifah Najwa Shihab. Pasalnya, pernikahan tersebut memang digelar hanya untuk keluarga terdekat saja.
"Karena yang diprioritaskan adalah orang-orang penting dan keluarga HRS beda dengan Pilkada yang sudah tersetruktur rapih dan jelas itu unsur kesengajaan sangat terbaca," tandasnya.
(wal)
Wasekjen PA 212, Novel BamukminJAKARTA - Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin mengkritik keras Polda Metro Jaya yang memanggil Imam Besar FPI Habib Rizieq, dan mantunya Habib Hanif Alatas terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta.
"Saya melihat langkah kriminalisasi direzim ini semakin menjadi, dalam hal ini perbandingannya sangat jelas," kata Novel saat dihubungi Okezone
Baca juga:
RS Ummi Minta Maaf ke Satgas Covid-19 Terkait Polemik Habib Rizieq
Soal RS Ummi Bogor, Bima Arya: Mereka Sudah Perlihatkan Itikad Baik
Polda Metro Serahkan Surat Panggilan Habib Rizieq ke Keluarga
Novel pun membandingkan pemanggilan Habib Rizieq, dengan kerumunan yang berlangsung saat sejumlah tahapan dalam Pilkada serentak 2020.
"Penyelenggaraan Pilkada bahkan acara acara pesta hura-hura dengan miras, malah tidak tersentuh," ujarnya.
Novel juga mempertanyakan mengapa polisi sampai menutup mata dengan berbagai kerumunan tersebut. Apalagi, lanjut dia, saat ini Satgas Covid-19 telah menyebut bahwa Jateng menjadi provinsi tertinggi penularan virus corona.
"Kenapa polisi tutup mata dan angka tertinggi Covid-19 saat ini adalah Jateng, karena ulah kampanye Gibran yang telah 14 kali melanggar protokol kesehatan," kesalnya.
Ia menambahkan, polisi seharusnya juga memanggil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan mencopot Kapolda Jateng terkait kerumunan di Solo.
"Jadi mau tegakan hukum jangan tebang pilih, dan jelas perilaku oknum Kapolda mencoreng citra institusinya sendiri dibanding acara penyambutan HRS itu spontan juga acara penyambutan di Megamendung dan saat pernikahan jelas tidak mengundang secara luas," tuturnya.
Novel mengungkapkan, bahwa dirinya juga tidak diundang saat acara penikahan Syarifah Najwa Shihab. Pasalnya, pernikahan tersebut memang digelar hanya untuk keluarga terdekat saja.
"Karena yang diprioritaskan adalah orang-orang penting dan keluarga HRS beda dengan Pilkada yang sudah tersetruktur rapih dan jelas itu unsur kesengajaan sangat terbaca," tandasnya.
(wal)