Sengkarut Data Bansos COVID yang Berimbas Penundaan hingga Pungli - tirto
3 min read
Sengkarut Data Bansos COVID yang Berimbas Penundaan hingga Pungli
Sengkarut data menjadi penyebab utama yang akhirnya berujung pada penundaan penyaluran bansos COVID hingga pungli.
tirto.id - Penyaluran bantuan sosial (bansos) saat pandemi COVID-19 dari pemerintah terdapat banyak permasalahan. Sengkarut data bansos menjadi penyebab utama yang akhirnya berujung pada penundaan penyaluran hingga pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para pendamping.
Sengkarut data bansos ini adalah masalah lama, tapi kembali mengemuka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelumnya pemerintah berjanji akan menyalurkan bansos pada minggu kedua Juni, tapi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya masih melakukan proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.
Advertising
Advertising
Sejumlah program bansos yang akan disalurkan Kemensos, antara lain: Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei dan Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia.
Kemudian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/kartu sembako sebesar Rp42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu/KPM perbulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Selanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kilogram untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Selain itu, Kemensos juga memiliki program lain, yaitu memberikan bantuan kepada 5,9 juta KPM yang baru didaftarkan dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.
Kemudian, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kilogram khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibu kota provinsi.
Pada 13 Juli, Risma mengklaim telah menyalurkan BST kepada kepada KPM. "Sejak minggu lalu sudah disalurkan. Penyaluran melalui PT Pos," kata Mensos melalui keterangan tertulisnya.
Namun kenyataannya, pada 16 Juli 2021, bansos tak kunjung disalurkan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan pihaknya masih menahan BST karena masih dilakukan perbaikan data.
Akan tetapi, Risma membantah pernyataan itu, dia berdalih Kemensos tidak menahan BST, melainkan hanya ingin memastikan warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Enggak ada, kami enggak nahan, cuma tadi kami harus mengecek kontrol kualitas, apakah orangnya ada, apakah namanya orangnya benar berhak, atau mungkin orangnya ada. Kami lagi cek itu," kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).
Setelah menunggu lama, pada 19 Juli 2021, bansos jenis BST akhirnya cair, salah satunya di DKI. Dari total 1.007.379 KPM yang tercatat oleh Pemprov DKI, hanya 907.616 keluarga yang baru menerima bansos, sementara 99.763 penerima masih harus melakukan penyesuaian data antara Pemprov dengan Kemensos.
Baca juga:
Sengkarut data menjadi penyebab utama yang akhirnya berujung pada penundaan penyaluran bansos COVID hingga pungli.tirto.id - Penyaluran bantuan sosial (bansos) saat pandemi COVID-19 dari pemerintah terdapat banyak permasalahan. Sengkarut data bansos menjadi penyebab utama yang akhirnya berujung pada penundaan penyaluran hingga pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para pendamping.
Sengkarut data bansos ini adalah masalah lama, tapi kembali mengemuka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelumnya pemerintah berjanji akan menyalurkan bansos pada minggu kedua Juni, tapi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya masih melakukan proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.
Advertising
Advertising
Sejumlah program bansos yang akan disalurkan Kemensos, antara lain: Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei dan Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT. Pos Indonesia.
Kemudian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/kartu sembako sebesar Rp42,3 triliun menyasar sebanyak 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni Juli dan Agustus dengan indeks Rp200 ribu/KPM perbulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Selanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kilogram untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Selain itu, Kemensos juga memiliki program lain, yaitu memberikan bantuan kepada 5,9 juta KPM yang baru didaftarkan dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.
Kemudian, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kilogram khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibu kota provinsi.
Pada 13 Juli, Risma mengklaim telah menyalurkan BST kepada kepada KPM. "Sejak minggu lalu sudah disalurkan. Penyaluran melalui PT Pos," kata Mensos melalui keterangan tertulisnya.
Namun kenyataannya, pada 16 Juli 2021, bansos tak kunjung disalurkan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan pihaknya masih menahan BST karena masih dilakukan perbaikan data.
Akan tetapi, Risma membantah pernyataan itu, dia berdalih Kemensos tidak menahan BST, melainkan hanya ingin memastikan warga yang berhak menerima bantuan tersebut.
"Enggak ada, kami enggak nahan, cuma tadi kami harus mengecek kontrol kualitas, apakah orangnya ada, apakah namanya orangnya benar berhak, atau mungkin orangnya ada. Kami lagi cek itu," kata Risma di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).
Setelah menunggu lama, pada 19 Juli 2021, bansos jenis BST akhirnya cair, salah satunya di DKI. Dari total 1.007.379 KPM yang tercatat oleh Pemprov DKI, hanya 907.616 keluarga yang baru menerima bansos, sementara 99.763 penerima masih harus melakukan penyesuaian data antara Pemprov dengan Kemensos.
Baca juga: