Bisakah Saya Pidanakan Kantor yang Tidak Memberikan Hak Pensiun Karyawan?
Perselisihan buruh dengan majikan tidak pernah padam dan terus ada dari hari ke hari. Salah satunya soal hak-hak buruh terkait pensiun. Apalagi bila perusahaan tidak membuat Peraturan Perusahaan sehingga buruh menjadi rentan. Bagaimana solusinya?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:
Yth. detik's Advocate
Saya karyawati sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Di perusahaan ini tidak ada Peraturan Perusahaan sehingga tidak ada aturan mengenai umur pensiun maupun hak-hak pensiun dan tidak ada penyisihan dana pensiun. Jadi karyawan bisa bekerja sekuatnya sampai saatnya mengundurkan diri bila merasa sudah tidak sanggup bekerja (lansia).
Dengan demikian perusahaan merasa tidak ada kewajiban untuk membayarkan pesangon (atau pensiun) dan atas dasar surat pengunduran diri tsb perusahaan hanya memberikan 'sekedar uang jasa' yang besarnya tidak berdasarkan masa kerja alias atas dasar suka-suka pemilik usaha (1-2 bulan gaji).
Yang ingin saya tanyakan adalah :
1. Apakah dibenarkan pemberian uang pensiun tersebut atas dasar suka-suka pemilik usaha, tanpa melihat masa kerjanya?
2. Apabila kebijakan pemberian uang pensiun tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang, bisakah karyawan meminta bantuan disnaker setempat untuk menuntut haknya?
3. Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PP (Peraturan Perusahaan)?
Mohon bantuan atas penjelasan dan dasar hukumnya agar dapat menjadi pegangan karyawan lainnya.
Terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar