TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasannya ingin menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke institusinya.

"Karena kami melihat terkait dengan rekam jejak, kemudian pengalaman di dalam penanganan tindak pidana korupsi yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ucap Listyo Sigit melalui konferensi pers pada Selasa, 28 September 2021.

Sigit pun telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo, menyatakan permintaannya, pada 24 September 2021. Ia mengatakan, permintaan agar 56 pegawai KPK tak lolos TWK itu guna memenuhi kebutuhan instansinya, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Jokowi, kata Sigit, setuju. "Kami mendapat surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri," ucap dia.

Polri, kata Sigit, bakal segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Proses sedang berlangsung, mekanisme seperti apa sekarang sedang didiskusikan," kata Listyo Sigit.