Gratis, Wapres Minta UMKM Segera Urus Sertifikasi Halal - liputan6

 

Gratis, Wapres Minta UMKM Segera Urus Sertifikasi Halal

Oleh Liputan6.com pada 22 Jun 2021, 12:40 WIB
Wapres Ma'ruf Amin (Istimewa)
Wapres Ma'ruf Amin (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengurus sertifikasi halal. Pemerintah telah membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMKM lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021.

"Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK. Saya menghimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal," katanya dalam acara festival syawal LPPOM MUI 1442 H, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga

Menurutnya, sertifikasi halal bagi UMK penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk. Ia harap produk UKM memperkuat ekonomi Indonesia.

"Sehingga diharapkan produk UMK dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional," ucapnya.

Ma'ruf mengatakan, tak dapat dipungkiri bahwa sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. Khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Dalam kaitan ini pemerintah sedang mengupayakan untuk membuka pasar ekspor di negara-negara tersebut melalui penghapusan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif. Oleh karena itu diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia dapat diterima di semua negara tujuan ekspor," pungkasnya.

Reporter: Genan Kasah

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Indonesia Konsumen Halal Nomor 1 Namun Peringkat 5 Produsen Produk Halal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersiap mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersiap mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, masyarakat Indonesia harus keluar dari zona nyaman. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia dan memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak serta merta menjadikan Indonesia menjadi nomor satu dalam rantai ekosistem halal global.

"Kita harus bangkit dari tidur dan commfort zone kita," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah, Iggih Achsien dalam acara Opening Ceremony Road to ISEF 8th 2021: Halal Products, Beyond Halal Compliance, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Saat ini, dia melanjutkan, Indonesia justru berada di nomor 5 sebagai produsen produk halal dunia. Padahal jumlah muslim terbesar di Indonesia ada di tanah air.

"Kita negara konsumen halal nomor 1 namun masih tingkat kelima produsen produk halal dunia," kata dia.

Sementara itu Indonesia bercita-cita menjadi produsen nomor 1 produk halal di dunia pada tahun 2024. Untuk itu, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mengubah cita-cita tersebut menjadi kenyataan.

Caranya dimulai dengan memberikan keberpihakan kepada UMKM dan pelaku usaha lokal. Membangun kekuatan dan kemandirian pelaku usaha untuk menjadi produsen.

"Kita harus membangun kekuatan dan kemandirian pelaku usaha kita untuk menjadi produsen," kata dia.

3 dari 3 halaman

Harus Jadi Eksportir

Erick juga tak ingin pelaku usaha lokal hanya membuat produk halal untuk kebutuhan dalam negeri. Melainkan menjadi eksportir produk halal ke berbagai negara. Termasuk juga pedagangnya, mengurangi impor produk dengan mengekspor produk buatan Indonesia.

"Tidak hanya menjadi prdagang produk halal, tetapi juga bisa mengekspor, tidak hanya mengimpor," kata dia.

Sehingga baik produsen maupun pedagang Indonesia bisa merajai pasar dalam negeri dan luar negeri. Melakukan berbagai upaya terobosan yang berlandaskan standarisasi produk halal.

Tentunya, hal ini tidak mudah dilakukan. Sebab membutuhkan energi lebih dari yang dilakukan saat ini. "Perlu energi, sinergi, inovasi, dan konsistensi. Inisiatif hari ini adalah bagian dari ikhtiar tersebut," kata dia mengakhiri.

Baca Juga

Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya