Perusahaan Beri Gaji di Bawah UMP Terancam Denda Rp400 Juta By CNN Indonesia

 

Perusahaan Beri Gaji di Bawah UMP Terancam Denda Rp400 Juta

By

CNN Indonesia

google.com

2 min

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan upah pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun seharusnya sudah di atas upah minimum. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memberi sanksi berupa hukuman pidana maksimal empat tahun dan denda mulai dari Rp100 juta sampai Rp400 juta bagi perusahaan yang ketahuan memberi gaji di bawah ketentuan upah minimum kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.

Pasalnya, menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, gaji pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun seharusnya sudah di atas upah minimum.

Besaran gaji mereka seharusnya diatur berdasarkan struktur dan skala upah. Sementara gaji setara upah minimum hanya boleh diberikan ke pekerja/buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Untuk itu, bila ada perusahaan yang memberikan gaji di bawah upah minimum kepada pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, maka akan diberi sanksi. Pekerja/buruh pun diminta melapor ke kementerian.

"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan ke kami," ungkap Indah dalam keterangan resmi, Kamis (18/11).

Selain melapor ke Kemnaker, pekerja/buruh juga bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Tak hanya pekerja/buruh, serikat pekerja yang mengetahui pelanggaran ini juga bisa melapor ke pemerintah.

"Terus juga ada serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan," imbuhnya.

Bahkan, masyarakat biasa pun bisa turut melaporkannya ke kementerian jika menemukan pelanggaran ini. Di sisi lain, Indah mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan para pengusaha untuk memastikan agar tidak ada pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun yang mendapat upah minimum.

Koordinasi ini dilakukan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.