Sri Mulyani & Opsi Vaksin Berbayar untuk Rakyat di 2022
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal rencana vaksinasi berbayar pada 2022. Rencana ini diketahui menuai banyak kontra dari banyak pihak.
"Dalam RAPBN kemungkinan ada vaksin mandiri. Tapi ada pencadangan anggaran vaksin yang masih signifikan Rp 35-36 triliun untuk pengadaan vaksin," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA secara virtual, Rabu (25/8/2021)
Menurut Sri Mulyani kebijakan tersebut akan mengikuti kondisi pada tahun depan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap akan menjadi pengambil keputusan untuk diberlakukan berbayar atau tidak.
"Vaksin ikuti situasi. Kalau masih wabah pandemi dan itu kemudian mencapai herd immunity kita penuhi gunakan APBN yang artinya gratis ke masyarakat," jelasnya.
"Tapi seiring perubahan pandemi jadi endemi dan kebutuhan untuk mereka lakukan booster maka kita kemungkinan dibuka vaksin mandiri," tegas Sri Mulyani.
Pihak Kemenkes juga nantinya akan menentukan secara teknis, baik secara merek hingga tarif yang diberlakukan. "Menkes akan tentukan mereknya apa saja, tapi kita harapkan tahun depan ada vaksin merah putih," pungkasnya.
Halaman Selanjutnya >> Kritik Anggota DPR
Anggota Banggar DPR Fraksi PAN, Hendro Purnomo alias Eko Patrio mempertanyakan efektivitas rencana penerapan vaksinasi berbayar tersebut. Mengingat, adanya program vaksinasi gratis saja masih banyak masyarakat yang belum mau divaksin.
"Tahun depan ada rencana vaksin mandiri atau berbayar. Pertanyaanya, tingkat vaksinasi sampai 24 Agustus baru 15,67 juta dosis, untuk dosis kedua masih didukung anggaran pemerintah Rp 57,84 triliun. Vaksin gratis aja masih tipis (masih sedikit yang ikut), apalagi yang bayar," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Eko pun meminta pemerintah untuk menyikapi efektivitas jikalau vaksinasi mandiri ini diterapkan tahun depan. Sekaligus dia meminta agar dijelaskan secara terang, seperti apa kriteria masyarakat yang bisa mengikuti program vaksinasi mandiri.
Eko pun meminta pemerintah terus memperluas cakupan program vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terpusat pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi saja. Terlebih masyarakat saat ini rata-rata ingin divaksin hanya karena saat berkunjung ke mall.
"Anggarkan belanja vaksinasi tahun depan (Rp 38,44 triliun) saya apresiasi. Tapi, vaksinasi kita belum cukup luas masih terpusat di Jabodetabek. Itu pun masih pakai gimmick terutama di mal-mal ga boleh masuk."
"Tapi kalau di daerah ini justru mereka agak banyak yang tidak juga mau divaksin. Pertanyaannya gimana vaksin agar bisa meluas?," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Banggar Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menyambut positif rencana vaksinasi berbayar, karena dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau ibu sampaikan, bahwa ada vaksin berbayar itu saya kira menjadi suatu solusi untuk APBN kita. Jadi tidak harus pemerintah untuk memvaksin, jadi mereka yang mampu itu bisa divaksin juga dengan mereka berbayar, saya kira itu salah satu hal yang meringankan kita semua," ujarnya.
Ayo Pakai Masker, Ayo Cepat Vaksin!
(dru)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar