TRIBUNBATAM.id - China semakin berani mengklaim Laut Natuna Utara Indonesia sebagai wilayah teritorialnya.

Otoritas negara pimpinan Xi Jinping itu lewat dipolomatnya bahkan berani mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Dalam surat itu, mereka sebelumnya meminta pemerintah Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas di sana.

Tidak hanya Indonesia, klaim China terhadap hampir seluruh Laut Natuna Utara juga bersinggungan dengan sejumlah negara lain.

Seperti Malaysia, Vietnam, Filipina hingga Brunei Darussalam.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) sebelumnya dilaporkan menggelar latihan militer di perairan timur dan selatan Pulau Hainan sejak Rabu (15/12/2021).

Mereka juga dilaporan menggelar latihan perang di Teluk Beibu, atau yang lebih dikenal dengan Teluk Tonkin di Vietnam.

Latihan perang itu merupakan kelanjutan dari latihan serupa di Laut China Selatan pekan lalu yang berlangsung selama beberapa hari.

Menurut PLA Daily, latihan perang oleh Armada Laut Selatan itu meliputi penembakan meriam, perburuan ranjau, operasi helikopter, dan misi penyelamatan.

Amerika Serikat (AS) tak tinggal diam dengan sikap main klaim China itu.

Pemerintahan Joe Biden kerap melemparkan pernyataan hingga sikap yang membuat China meradang.

Mulai dari boikot diplomatik Olimpiade Beijing 2022, kebijakan ekonomi hingga bersikap atas klaim Laut Natuna Utara.

Amerika Serikat bahkan mengirim pesawat mata-mata RC-135W di atas zona larangan masuk yang diklaim oleh otoritas keselamatan maritim China.

Selasa (14/12), pesawat mata-mata itu meninggalkan pangkalan AS di Okinawa dan terbang di dekat garis Pantai Guangdong dan Pulau Hainan dalam patroli yang dinilai ‘sangat cocok’ dengan lokasi latihan perang PLA yang direncanakan.

China mengklaim pengeboran minyak di Laut Natuna Utara melanggar teritorial mereka. Hal ini seiring klaim Beijing terhadap hampir seluruh area Laut China Selatan.

Klaim Beijing menabrak zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara.

Menurut laporan Nikkei, Selasa (28/12/2021), Beijing telah beberapa kali meminta Indonesia menghentikan operasi pengeboran di perairan tersebut.

Selain Indonesia, China juga berselisih dengan Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta Malaysia.

Kompas.tv melaporkan, China mengklaim sekitar 83.000 km persegi atau 30 persen perairan yang kini menjadi wilayah ZEE Indonesia di utara Natuna.

Melalui klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line), China mengklaim sekitar 3 juta persegi area Laut China Selatan.

Klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang selama ini menjadi pegangan negara-negara Asia Tenggara.

Sesuai konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), area yang diklaim China merupakan ZEE dari negara-negara tersebut.

Indonesia sendiri memulai pengeboran di perairan utara Natuna sejak Juli lalu. Pengeboran tersebut masih berupa eksplorasi.

China dilaporkan juga mengirim kapal penjaga pantai untuk menekan Indonesia

Beijing dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai ke perairan Natuna.

Kapal-kapal tersebut diduga dikirim untuk menekan Indonesia agar menghentikan pengeboran.

Hal tersebut diungkapkan seorang sumber pemerintahan kepada Nikkei.

Pengerahan kapal penjaga pantai China tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia.

Dalam perselisihan dengan Jepang dan Filipina, Beijing juga menggunakan strategi serupa.

China dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai memasuki perairan Kepulauan Senkaku, Jepang.

Beijing mengklaim kepulauan itu adalah miliknya, memberinya nama Diaoyu.

Menurut Penjaga Pantai Jepang, kapal China berlayar di perairan Senkaku selama total 40 hari sepanjang tahun ini.

Di perairan Filipina, China juga mengirim kapal penjaga pantai untuk mengintimidasi Manila.

Kapal China bahkan sempat terlibat insiden dengan kapal Filipina pada November lalu.

Pada 16 November 2021, dua kapal Filipina yang mengangkut persediaan ke pos militer diadang dua kapal penjaga pantai China.

Kapal milik sipil itu disemprot kapal China dengan water cannon dan dipaksa balik.

SIKAP Indonesia

Meskipun saling klaim perairan Natuna Utara, Indonesia enggan mengakui adanya perselisihan dengan China.

Ketika berita larangan pengeboran minyak beredar, pemerintah pilih bungkam.

Indonesia tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan.

Namun, pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya.

Dalam konferensi negara-negara ASEAN dengan China, 21 November lalu, Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping “menghormati hukum internasional”.

Akan tetapi, di luar komentar diplomatik, Indonesia dilaporkan menempuh langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara.

Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang, dalam kasus Natuna Utara, berhadap-hadapan langsung dengan China.

“Di Natuna itu kita ada STT (Satuan TNI Terintegrasi). Di situ ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Natuna ke depan akan dibuat pangkalan militer gabungan gitu," kata Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali kepada Kompas.tv pada September lalu.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pusat latihan penjaga pantai di dekat Natuna.

Indonesia dan AS sendiri menggelar latihan gabungan besar-besaran pada Agustus lalu. Latihan ini diisi simulasi pertahanan kepulauan.

Menko Luhut sebelumnya menegaskan jika Indonesia menjadi penyeimbang antara China dan Amerika Serikat.

Indonesia tidak berpihak kepada satu kekuatan manapun, baik China maupun AS.

Menurutnya meski kerja sama Indonesia dengan kedua negara tersebut dapat saling menguntungkan, namun posisi Indonesia tetap berada sebagai penyeimbang tanpa berpihak kepada satu kekuatan manapun.

Termasuk soal konflik AS dan China di Laut China Selatan. Indonesia menyebutnya kawasan tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

"Karena kemarin ada tamu kami dari Tiongkok, investor besar, itu enggak dapat hotel. Jadi, ini salah satu contoh yang kita lihat bagus," kata Luhut secara virtual seperti diberitakan Kompas.com(TribunBatam.id) (Kompas.tv/Ikhsan Abdul Hakim)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang China

Sumber: Kompas.tv