Kontroversi Hillary Brigitta Lasut: Minta Ajudan TNI hingga Anggap Anggota DPR Tak Pantas Karantina di Wisma Atlet

Editor: Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama anggota DPR termuda, Hillary Brigitta Lasut, belakangan ramai diperbincangkan. Sejumlah pernyataannya baru-baru ini menuai kontroversi.

Terbaru, Hillary ikut angkat bicara soal polemik anggota Komisi VII DPR sekaligus artis Mulan Jameela yang melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.

Menurut Hillary, presiden dan anggota dewan punya kedudukan sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.

4+

"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Politikus Partai Nasdem itu mengaku khawatir jika DPR tidak boleh melakukan karantina mandiri maka dapat mendiskreditkan kesetaraan lembaga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, menurut Hillary, tidak mungkin apabila presiden, anggota dewan, maupun jajaran lembaga yudikatif tidak melakukan karantina mandiri karena mereka tetap harus melakukan tugas negara.

"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.

Minta ajudan 

Belum lama ini Hillary juga dikritik usai mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.

Kala itu, Hillary mengaku lebih memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental siap untuk keadaan darurat.

Anggota DPR Fraksi Nasdem itu mengatakan, ia sudah terlalu sering merepotkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait beragam kasus di daerah pemilihannya sehingga ia merasa lebih nyaman meminta bantuan TNI.

Sementara, menurut Hillary, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dan rasa khawatir karena ia mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat.

Hillary pun mengaku siap menanggung biaya personel TNI yang ditugaskan menjadi ajudannya agar tidak menjadi beban pengeluaran negara.

Setelah terungkap ke publik, permintaan Hillary itu menuai kritik. Tak lama, Hillary pun kembali mengirim surat ke KSAD untuk membatalkan permohonan bantuan pengamanan atau ajudan dari TNI AD.

Hillary juga menyampaikan permohonan maaf atas bantuan pengamanan dari TNI AD yang menjadi ramai di media massa.

"Kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerja sama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I PR RI khususnya dengan kelompok Fraksi Partai Nasdem," tulis Hillary dalam surat tersebut.

Anggota DPR termuda

Sejak awal kemunculannya, nama Hillary memang banyak menarik perhatian publik.

Ia tercatat sebagai anggota termuda DPR periode 2019-2024. Saat dilantik pada Oktober 2019 usia Hillary baru 23 tahun.

Ini merupakan kali pertama Hillary duduk sebagai wakil rakyat mewakili daerah pemilihan Sulawesi Utara. Di Pemilu 2019 lalu ia berhasil meraih 70.345 suara.

Meski tergolong muda, perempuan kelahiran Manado 22 Mei 1996 ini rupanya tidak terlalu asing dengan dunia politik.

Sebab, Hillary merupakan putri dari Bupati Kepulauan Talaud terpilih periode 2019-2024, Elly Engelbert Lasut.

Ayah Hillary juga pernah menjabat Bupati Kepulauan Talaud selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2012.

Ibu Hillary, Telly Tjanggulung, merupakan Bupati Minahasa Tenggara masa jabatan 2008-2013.

Terinspirasi dari kedua orang tuanya, Hillary aktif dalam berbagai organisasi sejak masa sekolah. Saat SMA, Hillary pernah menjabat sebagai ketua OSIS.

Setelah lulus SMA, Hillary mengambil studi S1 Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH). Kemudian, Hillary menamatkan studi S2 di Washington University.