Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menegaskan seharusnya tak ada persyaratan semacam itu karena minyak goreng seharusnya tidak langka lagi.

"Nggak ada lah di Kementerian Perdagangan itu. Saya lagi meneliti kenapa ini, harusnya banjir minyak goreng, malah nggak banjir. Ini sedang saya susuri, saya sudah menggelontorkan enam hari ini sudah 115 juta liter kok masih langka juga," tutur Oke kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/2).

"Semua rantai distribusi dan tata niaga harus tertib, harus disiplin pasti saya lakukan. Saya dan semua tim bergerak ke seluruh provinsi dan memastikan kelancaran distribusi, manakala ada hal-hal yang mendistorsi distribusi pasti kami lakukan tindakan tegas," ungkap Oke.

Ia mengatakan bahwa saat ini yang menjadi prioritas Kemendag adalah memastikan stok minyak goreng tersedia dari hulu ke hilir, supaya mencukupi bagi masyarakat supaya jual-beli minyak goreng dapat kembali lancar.

"Kasihan lah mereka juga diserbu kalau mereka nggak ngatur, misalnya tadi pakai KTP, pakai apa supaya nggak bolak-balik kan demi pemerataan. Karena jalur distribusinya belum lancar. Saya lagi di Surabaya menyusuri itu," tandasnya.