APPSI minta pemerintah perhatikan HET minyak goreng di pasar - ANTARA News
3 min read
APPSI minta pemerintah perhatikan HET minyak goreng di pasar - ANTARA News
Kamis, 10 Maret 2022 21:01 WIB
Kami telah mengirim surat terbuka kepada Presiden karena menganggap bahwa efek dari implementasi ini banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah untuk turut memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di pasar tradisional.
Dalam konferensi pers di Gedung Tribrata Darmawangsah Jakarta Selatan, Kamis, APPSI menilai pemerintah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pedagang di pasar rakyat.
“Kami telah mengirim surat terbuka kepada Presiden karena menganggap bahwa efek dari implementasi ini banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern,” kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono.
Hal tersebut, lanjutnya, menguntungkan peritel modern dan berpotensi merugikan pedagang pasar rakyat. Surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada beberapa instansi terkait.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa pada saat kebijakan diberlakukan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku. Hal tersebut dikarenakan pedagang membeli minyak goreng dengan harga Rp17.000-Rp19.000 per liter sehingga harga jual menjadi Rp19.000-Rp21.000 per liter.
Ia menambahkan bahwa pelibatan pedagang pasar rakyat/tradisional dalam penjualan minyak goreng dan komoditas penting lainnya, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program pemerintah.
Menurut dia, dengan adanya minyak goreng murah yang dijual di pasar-pasar tradisional akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah akibat dari peningkatan transaksi perdagangan di pasar rakyat/tradisional yang merupakan pusat perdagangan rakyat.
“Pasar tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar. Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," katanya.
Baca juga: Ketua DPR: Kelangkaan minyak goreng dapat timbulkan kegaduhan
Baca juga: Langkah tegas Mendag usut penimbun minyak goreng tuai dukungan
Baca juga: KSP: Pemerintah pastikan distribusi bahan baku minyak goreng merata
Baca juga: Badan Pangan Nasional akan bantu jaga stabilitas harga minyak goreng
Dalam konferensi pers di Gedung Tribrata Darmawangsah Jakarta Selatan, Kamis, APPSI menilai pemerintah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pedagang di pasar rakyat.
“Kami telah mengirim surat terbuka kepada Presiden karena menganggap bahwa efek dari implementasi ini banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern,” kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono.
Hal tersebut, lanjutnya, menguntungkan peritel modern dan berpotensi merugikan pedagang pasar rakyat. Surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada beberapa instansi terkait.
Sudaryono juga menyampaikan bahwa pada saat kebijakan diberlakukan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku. Hal tersebut dikarenakan pedagang membeli minyak goreng dengan harga Rp17.000-Rp19.000 per liter sehingga harga jual menjadi Rp19.000-Rp21.000 per liter.
Ia menambahkan bahwa pelibatan pedagang pasar rakyat/tradisional dalam penjualan minyak goreng dan komoditas penting lainnya, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program pemerintah.
Menurut dia, dengan adanya minyak goreng murah yang dijual di pasar-pasar tradisional akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah akibat dari peningkatan transaksi perdagangan di pasar rakyat/tradisional yang merupakan pusat perdagangan rakyat.
“Pasar tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar. Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," katanya.
Baca juga: Ketua DPR: Kelangkaan minyak goreng dapat timbulkan kegaduhan
Baca juga: Langkah tegas Mendag usut penimbun minyak goreng tuai dukungan
Baca juga: KSP: Pemerintah pastikan distribusi bahan baku minyak goreng merata
Baca juga: Badan Pangan Nasional akan bantu jaga stabilitas harga minyak goreng
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Terkait