OPM Tolak Dialog Damai Ide Komnas HAM, Hanya Mau di PBB
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak dialog damai dengan pemerintah jika hanya dimediasi oleh Komnas HAM. Ilustrasi (Dok. freewestpapua.org)
Jakarta, CNN Indonesia --
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak dialog damai dengan pemerintah jika hanya dimediasi oleh Komnas HAM. Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersedia duduk bersama dalam meja perundingan.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan pihaknya ingin dialog damai atau perundingan tersebut dimediasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) lantaran konflik senjata di Papua sudah berskala internasional.
"Pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB, dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia," kata Sebby dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (25/3).
Sebby mengatakan pihaknya juga tak ingin dialog berlangsung di Indonesia. Ia ingin perundingan dilaksanakan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB.
"Perundingan harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," ujarnya.
Sebby menyebut Jokowi harus sadar dan berjiwa besar untuk duduk di meja perundingan bersama tim juru runding TPNPB-OPM. Ia mengingatkan PBB merupakan lembaga internasional yang biasa menjadi mediator dalam penyelesaian konflik bersenjata.
"Pernyataan kepada Jakarta bahwa kami minta Presiden Indonesia Jokowi harus sadar dan berjiwa besar untuk duduk di meja perundingan dengan Tim Juru Runding TPNPB-OPM bersama semua utusan dari berbagai organisasi yang berjuang," katanya.
Sebelumnya, Komnas HAM mengaku akan menginisiasi dialog damai anatara pemerintah dan OPM. Komnas HAM mengklaim usulan tersebut juga sudah disetujui oleh pihak pemerintah. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga institusi TNI-Polri
Pekan lalu, Komnas HAM Pbersama dengan Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua mulai melakukan serangkaian penjajakan dialog damai itu dengan menemui berbagai pihak di Papua pada 16-23 Maret 2022.
Pada tahap awal itu, Komnas HAM berupaya mendengarkan dan meminta pendapat dari tokoh-tokoh kunci, terutama dari OPM baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tokoh kunci lainnya dari kalangan agama, adat dan intelektual/cendekia.
(yla/fra)
Saksikan Video di Bawah Ini:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar