Segera Persiapkan Diri, CPNS 2022 Akan Dibuka Pada Bulan Juni?
VOX TIMOR - Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce mengatakan saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai pembukaan CPNS 2022.
“Belum ada update. Tunggu saja informasi selanjutnya,” kata Averrouce.
Pada seleksi CPNS tahun lalu, pendaftaran dibuka pada 30 Juni hingga 26 Juli 2021.
“Belum tentu, mudah-mudahan ndak berbeda jauh,” kata dia.
Dia pun kembali menegaskan belum ada kepastian tentang pembukaan CPNS 2022.
Averrouce mengatakan saat ini Kementerian masih dalam proses seleksi aparatur sipil negara 2021.
Nantinya, proses CPNS tahun lalu akan dievaluasi secara komprehensif untuk melihat perkembangan CPNS selanjutnya.
Namun, dia memastikan untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diadakan tahun ini. Ihwal kuota PPPK, Averrouce mengatakan masih diverifikasi kembali jumlahnya. Sedangkan untuk jadwal pendaftaran juga belum ada kepastian.
“Bisa maju atau mundur dari bulan Juni,” kata dia.
Kepastian ada tidaknya pembukaan CPNS tahun ini menjadi pertanyaan masyarakat.
Nita Rachmavianti, 24 tahun, menunggu-nunggu kabar pembukaan CPNS 2022. Ibu dari satu anak ini mengaku mengikuti seleksi CPNS tahun lalu namun gagal.
“Penasaran mau ikut lagi karena tahun lalu gagal di seleksi kemampuan dasar,” ujar ibu satu anak ini. Sarjana hukum ini berharap agar pemerintah tetap membuka pendaftaran CPNS tahun ini.
Kemenag Butuh 242.080 PPPK untuk Guru dan Dosen Tahun 2022
Kementerian Agama (Kemenag) membutuhkan formasi 242.080 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan dosen pada tahun 2022.
"Terhitung sejak tahun 2021, guru PPPK pada Direktorat Madrasah yang sudah bekerja berjumlah sebanyak 7.380 orang guru tenaga honorer K2," ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag M. Zain dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan dari angka 242.080 tersebut, guru dan tenaga pendidikan madrasah yang kebutuhannya paling banyak yakni sejumlah 192.008 guru.
Menurutnya, Komisi X DPR RI dan Kemenpan RB serta sejumlah kementerian/lembaga lainnya seperti Kemenkeu, BKN dan Kemendagri sedang mengajukan usulan kuota PPPK guru dan tenaga pendidik Kemenag RI untuk 2022.
Kondisi ini merupakan angin segar bagi para guru non-PNS dalam membangun pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
"Insya Allah pemberian SK dan surat pernyataan penempatan diberikan pada April 2022, ini yang ditunggu-tunggu banyak orang dan insya Allah Sekjen Kemenag yang akan memimpin pembagian SK tersebut," kata dia.
Ia merinci kebutuhan guru pegawai negeri sipil (GPNS) berbasis rombongan belajar (rombel) yang ditotal keseluruhannya sebanyak 192.008 orang GPNS, 46.647 Raudhatul Athfal (RA), 91.778 dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), 42.773 dari Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan 10.850 dari Madrasah Aliyah/kejuruan (MA/K).
Zain menilai PPPK merupakan sebuah solusi alternatif dari negara untuk merekognisi guru-guru yang bukan PNS, karena sebanyak 83,44 persen guru madrasah adalah guru honorer. Data ini menunjukkan bahwa guru honorer yang selama ini menjadi pilar utama pembelajaran di madrasah.
"Hal lainnya yang menjadi kabar gembira yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan gaji PPPK guru dengan tenaga pendidik telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dengan kisaran Rp12,2 triliun," kata dia.
Menurutnya, Komisi X DPR RI dan Kemenpan RB serta sejumlah kementerian/lembaga lainnya telah menyetujui usulan kuota PPPK guru dan tenaga pendidik Kemenag 2022.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar