GALAMEDIA - Berita soal rapor merah kinerja emiten Badan Usa Milik Negara (BUMN) sering muncul di media meski kemudian menguap begitu saja seiring waktu.

Malah sejak tahun 2015 pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Melalui Penanaman Modal Negara , BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam mendukung program prioritas nasional.

Namun sayang, meski sudah dapat suntikan dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk.

Diungkapkan Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi, meski terbukti tidak efektif, negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan PNM tersebut.

"Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM," kata Mulyadi dalam acara diskusi Kerjasama JMSI Jabat Dengan ISEI yang bertajuk "Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN" di Jalan Maskumambang No 39 Kota Bandung, Sabtu, 21 Mei 2022.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

Mulyadi khawatir hal itu membuat beban APBN makin berat. Apalagi, selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.

"Ini akan jadi beban APBN di masa yang akan datang," ujarnya.

Maka dari itu, Mulyadi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.

"Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting," kata dia.

"Jangan samapi tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara," imbuhnya.

Apalagi jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya.

Sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset.

Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN.

"Jangan sampai improvisasi bisnis yang dilakukan justru mengancam kedaulatan ekonomi negara" pungkasnya.***