Belakangan, geger Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendeklarasikan diri pada Rabu (27/4/2022). Dalam momen deklarasinya PDSI mengaku siap menerima mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota dan menyediakan 'rumah baru' bagi sang penggagas Vaksin Nusantara yang belum lama diberhentikan keanggotaannya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut.
"Adapun ke depan, kalau memang beliau mau bergabung dengan PDSI, kami akan terima dengan pintu terbuka. Silakan beliau memilih rumah tinggal baru silakan," ujar Ketua PDSI, Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto saat deklarasi PDSI.
Untuk diketahui, dr Jajang juga merupakan juga merupakan Staf Khusus dr Terawan.
Terkait metode DSA 'cuci otak' besutan dr Terawan yang dipersoalkan IDI, PDSI mengaku terbuka terhadap inovasi tersebut. Bahkan, PDSI berharap metode tersebut bisa menjadi gold standar pengobatan stroke.
Dalam kesempatan tersebut juga, PDSI menegaskan anggota yang kelak bergabung dalam PDSI harus keluar dari IDI.
"Ini adalah pilihan, kalau memang di PDSI itu manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya, silahkan masuk ke PDSI," beber dr Jajang.
"Tapi kalau banyak mudharatnya silahkan ke organisasi sebelah, tapi bagi kami bahwa PDSI berbeda dengan organisasi sebelah," imbuhnya.
Menanggapi kisruh tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI dr Moh Adib Khumaidi, SpOT menegaskan standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan harus muncul dari satu organisasi profesi. Hal itu tak lain demi memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.
"Bila organisasi kedokteran lebih dari satu akan berpotensi membuat standar, persyaratan, sertifikasi keahlian, dan kode etik berbeda, membingungkan tenaga profesi kedokteran maupun masyarakat yang merupakan pengguna jasa," jelas dr Adib dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Jumat (29/4).
"Untuk organisasi profesi kedokteran, sesuai dengan World Medical Association (WMA), harus bisa merumuskan standar etika, merumuskan kompetensi, dan memperjuangkan kebebasan pengabdian profesi. Muara dari semua ini juga dirasakan oleh masyarakat," kata dr Adib lebih lanjut.
NEXT: IDI sebagai organisasi tunggal profesi kedokteran diakui Undang-undang.
Simak Video "Dorong Usulan Revisi UU Kedokteran, Legislator PDIP: IDI Terlalu Powerful"
[Gambas:Video 20detik]
Belakangan, geger Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendeklarasikan diri pada Rabu (27/4/2022). Dalam momen deklarasinya PDSI mengaku siap menerima mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota dan menyediakan 'rumah baru' bagi sang penggagas Vaksin Nusantara yang belum lama diberhentikan keanggotaannya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut.
"Adapun ke depan, kalau memang beliau mau bergabung dengan PDSI, kami akan terima dengan pintu terbuka. Silakan beliau memilih rumah tinggal baru silakan," ujar Ketua PDSI, Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto saat deklarasi PDSI.
Untuk diketahui, dr Jajang juga merupakan juga merupakan Staf Khusus dr Terawan.
Terkait metode DSA 'cuci otak' besutan dr Terawan yang dipersoalkan IDI, PDSI mengaku terbuka terhadap inovasi tersebut. Bahkan, PDSI berharap metode tersebut bisa menjadi gold standar pengobatan stroke.
Dalam kesempatan tersebut juga, PDSI menegaskan anggota yang kelak bergabung dalam PDSI harus keluar dari IDI.
"Ini adalah pilihan, kalau memang di PDSI itu manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya, silahkan masuk ke PDSI," beber dr Jajang.
"Tapi kalau banyak mudharatnya silahkan ke organisasi sebelah, tapi bagi kami bahwa PDSI berbeda dengan organisasi sebelah," imbuhnya.
Menanggapi kisruh tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI dr Moh Adib Khumaidi, SpOT menegaskan standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan harus muncul dari satu organisasi profesi. Hal itu tak lain demi memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu layanan, dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.
"Bila organisasi kedokteran lebih dari satu akan berpotensi membuat standar, persyaratan, sertifikasi keahlian, dan kode etik berbeda, membingungkan tenaga profesi kedokteran maupun masyarakat yang merupakan pengguna jasa," jelas dr Adib dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Jumat (29/4).
"Untuk organisasi profesi kedokteran, sesuai dengan World Medical Association (WMA), harus bisa merumuskan standar etika, merumuskan kompetensi, dan memperjuangkan kebebasan pengabdian profesi. Muara dari semua ini juga dirasakan oleh masyarakat," kata dr Adib lebih lanjut.
NEXT: IDI sebagai organisasi tunggal profesi kedokteran diakui Undang-undang.
Simak Video "Dorong Usulan Revisi UU Kedokteran, Legislator PDIP: IDI Terlalu Powerful"
[Gambas:Video 20detik]
Mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, organisasi profesi dokter yang diakui hanyalah IDI dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Dr dr M Nasser, SpKK, DLaw, menegaskan, mendirikan organisasi berbentuk perhimpunan, termasuk perhimpunan dokter layaknya PDSI, adalah Hak WNI untuk berserikat. Namun lantaran yang diakui UU sebagai organisasi profesi hanyalah IDI dan PDGI, PDSI hanya bisa berdiri sebagai perhimpunan dan tidak bisa disebut sebagai organisasi profesi layaknya IDI.
"Yang diakui oleh Undang-undang kalau di IDI itu sebagai satu-satunya organisasi profesi. Itu berbeda. Kalau Perhimpunan dokter sebagai sebuah gerakan berdasarkan sebuah kesamaan ide, kesamaan agama, kesamaan dalam minat, ada juga dokter-dokter yang senang goa," terang dr Nasser pada detikcom, Kamis (28/4/2022).
dr Nasser juga menyinggung, lantaran organisasi profesi dokter yang diakui UU hanyalah IDI dan PDGI, tak tepat jika PDSI dikatakan dapat menjadi sandingan IDI sebagai organisasi profesi kedokteran. Lantaran PDSI adalah perhimpunan, PDSI lebih layak disandingkan dengan perhimpunan-perhimpunan dokter lainnya, misalnya yang berlandaskan kesamaan hobi bersepeda.
"(PDSI) itu bukan sandingan IDI. Jadi menyandingkan PDSI dengan IDI itu sebetulnya keliru karena tidak memahami peraturan perundangan. PDSI itu seharusnya disandingkan dengan perhimpunan dokter penggemar sepeda itu, seharusnya dia seimbang sejajar," pungkasnya.
Simak Video "Dorong Usulan Revisi UU Kedokteran, Legislator PDIP: IDI Terlalu Powerful"
[Gambas:Video 20detik]
(vyp/up)
Komentar
Posting Komentar