RI Dibayangi 'Hantu' Stagflasi, Sri Mulyani Langsung Siaga
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan stagflasi menghantui banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Maka perlu direspon dengan kebijakan yang tepat agar Indonesia tak terjebak ke dalamnya.
Ia menjelaskan, stagflasi adalah kondisi suatu negara yang inflasinya melonjak tinggi namun pertumbuhan ekonominya lambat. Oleh karenanya, saat inflasi tinggi kebijakan moneter harus mengimbangi tidak boleh ikut ngegas.
"Kalau inflasi tinggi direspon dengan monetary policy yang tightening maka kemungkinan monetary policy ini akan menyebabkan penurunan dari pertumbuhan ekonomi atau bahkan muncul resesi. Makanya kombinasi resesi dan inflasi ini namanya stagflasi," ujarnya dalam Raker Banggar yang dikutip Jumat (20/5/2022).
Inflasi April 2022 tercatat sebesar 0,95% (mtm) atau 3,47% (yoy). Komponen harga bergejolak (volatile food/VF) menjadi penyumbang utama inflasi April dengan andil 0,39% dan mengalami inflasi sebesar 2,30% (mtm) didorong oleh peningkatan harga al. minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 1,83% (mtm), 4,83% (yoy) disebabkan adanya kenaikan bensin jenis pertamax dan tarif angkutan udara. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 0,36% (mtm) atau 2,60% (yoy).
Menurutnya sampai saat ini inflasi Indonesia masih aman meski terjadi kenaikan harga-harga yang begitu tinggi akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cenderung aman karena tetap tinggi di tengah banyaknya risiko global ini.
Namun, lonjakan harga yang begitu tinggi terutama untuk energi harus direspon dengan kebijakan fiskal. Salah satunya menambah anggaran subsidi energi yang sudah tak sejalan dengan harga minyak yang saat ini lebih dari US$ 100 per barel.
Ini bertujuan agar pemerintah tidak perlu mengambil langkah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang dikonsumsi masyarakat luas. Sehingga inflasi bisa lebih dikendalikan. Meskipun Sri Mulyani memperkirakan inflasi bisa mendekati 4% di akhir tahun.
"Oleh karena itu, hari ini di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah mengajukan permohonan penambahan alokasi anggaran untuk subsidi energi, baik BBM dan listrik, maupun perlindungan sosial untuk masyarakat agar daya beli dapat terjaga dan pemulihan ekonomi pun dapat terus diakselerasi," jelasnya.
Adapun penambahan anggaran belanja yang disepakati bersama Banggar adalah, untuk subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 275 triliun. Kemudian tambahan bantuan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar