BMKG Ingatkan Potensi Tsunami 10 M di Cilacap Imbas Gempa M 8,7 di Megathrust - detiknews - Opsiin

Post Top Ad

Responsive Ads Here

BMKG Ingatkan Potensi Tsunami 10 M di Cilacap Imbas Gempa M 8,7 di Megathrust - detiknews

Share This

 

BMKG Ingatkan Potensi Tsunami 10 M di Cilacap Imbas Gempa M 8,7 di Megathrust

Idham Khalid - detikNews
Jumat, 29 Jul 2022 14:57 WIB


Cilacap -

BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara menggelar sekolah lapang gempa bumi (SLG) untuk masyarakat di kawasan pesisir Cilacap, Rabu (27/7/2022). BMKG juga mengundang pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di wilayah ini, mengingat Kabupaten Cilacap termasuk wilayah yang sangat rentan akan bencana gempa bumi dan tsunami. BMKG mengingatkan mengenai skenario terburuk untuk kepentingan mitigasi bencana di pesisir Cilacap.

"Cilacap, yang berada di garis Pantai Selatan Jawa, menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara Lempeng Samudra Hindia dengan Lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap sebagai akibat dari gempa bumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat membuka kegiatan SLG di situs resmi BMKG, seperti dilihat, Jumat (29/7/2022).

Dwikorita juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat terus bersiap untuk skenario terburuk. Dwikorita menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, tapi merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satu pun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.

"Perhitungan skenario terburuk tersebut merupakan acuan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga andaikata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan ke mana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok," ujarnya.

Kepala BMKG juga menyoroti peran pihak swasta untuk turut terlibat dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Cilacap, sebagai bagian dari sinergi pentahelix dalam penanganan bencana.

"Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kabupaten Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan sistem peringatan dini daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan sistem peringatan dini di kawasan industri tersebut," imbuh Dwikorita.

"Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan," lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap.

"Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini," kata Bupati.

Tatto juga berharap peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan, dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan seluruh anggota Komisi V DPR RI sepakat mendukung agar anggaran untuk BMKG bisa maksimal sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal penting terkait kebencanaan.

"Anggaran ini bisa digunakan untuk sarpras, penguatan SDM, dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta relawan bisa maksimal dilaksanakan, sehingga bisa meminimalkan efek-efek dari gempa itu sendiri," tuturnya.

SLG diadakan selama dua hari pada 27-28 Juli 2022. Kegiatan itu diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, PMI, perwakilan SKPD, kecamatan, kelurahan/desa, relawan, dan masyarakat umum.




(idh/fjp)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages