JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan APBN 2023 akan lebih banyak digelontorkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dikomandoi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Adapun dana yang dialokasikan ke infrastruktur sebesar Rp 85,3 triliun. Ini sudah termasuk untuk dana pembebasan lahan yang dibantu oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Untuk beberapa pembiayaan investasi tahun depan, yang kita akan lihat untuk infrastruktur masih yang paling banyak Rp 85,3 triliun. Jadi tadi biaya infrastruktur selain belanja di tempatnya Pak Basuki dan kementerian lembaga lain juga yang namanya investasi atau biologi terutama untuk LMAN pembayaran untuk tanah pembebasan untuk proyek-proyek strategis nasional," jelasnya melalui konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Urutan kedua yang menerima dana alokasi kas negara terbesar adalah klaster pendidikan sebesar Rp 69,5 triliun. Dana tersebut akan dikucurkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta riset dan penelitian.

"Yang kedua terbesar adalah untuk pendidikan tadi. Untuk apa? anggaran dari mulai LPDP, anggaran untuk dana abadi, penelitian, kebudayaan, perguruan tinggi dan juga untuk pesantren," papar Sri Mulyani.

Kemudian, klaster pangan dan lingkungan hidup bakal mengantongi dana yang dialokasikan dari APBN 2023, sebesar Rp 4,8 triliun. Klaster perlindungan masyarakat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan anggaran untuk klaster tersebut sebesar Rp 4,3 triliun.

Ada pula klaster kerja sama internasional dikucurkan dana sebesar Rp 3,5 triliun. Sisanya, kata dia, untuk klaster lainnya sebesar Rp 8,5 triliun.

"Jadi APBN temanya tetap sama optimis namun waspada. Menyediakan bantalan-bantalan bagi masyarakat dan ekonomi yang kemungkinan terancam oleh berbagai guncangan baik itu inflasi maupun pelemahan ekonomi global," pungkas Sri Mulyani.