InfoPublik - Komisi I DPR NIlai Keberhasilan Migrasi ASO Tergantung Pelaku Industri Penyiaran

5-6 minutes

Senin, 22 Agustus 2022 | 20:20 WIB

 | Penulis : 

, Redaktur : Untung S

Jakarta, InfoPublik – Ketua Komisi I Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Meutya Viada Hafid, menilai bahwa keberhasilan migrasi dari televisi (TV) analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO), adalah tergantung kepada teman-teman di industri penyiaran sebagai penyedia Set Top Box (STB).

Pemerintah dan DPR menurutnya, telah menyiapkan kerangka kerangka aturan, menyiapkan ekosistem, menyiapkan infrastrukturnya tapi smooth (mulusnya) tergantung kepada teman-teman industri televisi.

“Jangan sampai ada penghilangan hak informasi atas ketersedian STB pada masyarakat yang tidak mampu, karena komitmen awal yang diberikan oleh teman-teman penyiaran swasta adalah membantu mereka yang tidak mampu, dan itu harus dijalankan karena sudah menjadi komitmen kita bersama,” kata Meutya Viada Hafid saaat acara Diskusi Publik “Dukung Era Baru TV Digital, Jabodetabek Siap ASO” di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Ia mengungkapkan, ada tujuh Lembaga Penyiaran pengelola MUX yang terikat komitmen untuk menyediakan STB Bantuan bagi rumah tangga miskin. Mereka, yakni MNC Group (Global TV, RCTI), SCM Group (SCTV dan INDOSIAR), Media Group (Metro TV), Nusantara TV, dan Rajawali TV, VIVA Group (TVONE dan ANTV), dan Trans Media (Trans TV dan Trans7).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Dalam regulasi tersebut tertulis dengan jelas yaitu menugaskan lembaga penyiaran dan penyelenggara MUX untuk memastikan ketersediaan STB bagi keluarga miskin atau pemilik televisi nondigital di Indonesia.

Meutya menambahkan, saat ini semua melihat bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi ASO dari analag ke digital pada 25 Agustus 2022 di DKI Jakarta. Jika di DKI Jakarta berhasil, maka akan menjadi barometer untuk daerah-daerah lainnya dan berharap berjalan dengan lancar.

“Kita tahu bahwa digitalisasi sebuah keniscayaan, dan kalau saya diminta mewakili Komisi I, kami tidak menyangka setelah melalui perjalanan panjang hingga tiga periode, akhirnya kita bisa sampai hari ini melihat keberhasilan sosialisasi ASO berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Meutya mengingatkan bahwa ASO atau perubahan ke digital bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan juga harus diikuti perubahan kultur dan konten atau kualitas siaran yang lebih mendidik.

“Tidak hanya perubahan teknologi, tapi kultur budaya gaya hidup, tidak hanya transformasi teknologi tapi bagaimana memperkaya konten, membuat cerdas bangsa lewat tayangan bertanggung jawab,” kata dia.

Meutya juga mengingatkan semua pihak  termasuk dirinya bahwa presiden dalam Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-89 2022 di Bandung, ASO tidak hanya menyangkut perubahan dari aspek teknologi penyiaran, tapi cara pandang sikap, perilaku, budaya serta aspek lain agar menjadi lebih adaptif terhadap perubahan

“Keberhasilan ASO sangat tergantung sinergitas dalam mempersiapkan proses tansisi, menyiapkan kebijakan yang menyeluruh, memfasilitasi, mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga proses peralihan yang kompleks itu membutuhkan sinergitas semua pihak,” tutupnya.

Sebelumnya pemerintah menyatakan migrasi penyiaran dari TV analog ke TV digital tetap berlanjut dan dilakukan paling lambat pada 2 November 2022. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Foto: Hasil Tangkapan Layar Youtube

  Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber InfoPublik.id