Kementerian PUPR Pastikan Tak Ada Pekerja Asing dalam Pembangunan Infrastruktur IKN
BALIKPAPAN, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan hingga saat ini pekerja asing tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Diketahui, pembangunan berbagai infrastruktur pendukung IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlanjut.
IKN Nusantara ditargetkan menggantikan posisi DKI Jakarta sebagai ibu kota baru pada 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mochammad Zainal Fatah mengatakan, hingga 2024 mendatang, lebih dari 250.000 tenaga kerja dibutuhkan untuk mewujudkan IKN yang dirancang menjadi kota rimba dengan pelayanan kelas dunia itu.
"Hingga akhir 2022, kita membutuhkan sekitar 9.300 tenaga kerja yang terbagi dalam lima angkatan dan hingga 2024 mendatang, kita membutuhkan lebih dari 250.000 tenaga kerja (untuk membangun infrastruktur IKN)," ujar Fatah dalam acara Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur dikutip, Minggu (28/8/2022).
Dalam kesempatan itu, Fatah menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada pekerja asing yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur IKN. Dia menyatakan bahwa dari 1.535 pekerja angkatan pertama 2022 yang menjalani pelatihan didominasi warga lokal.
"Sampai sekarang, asing tidak ada," kata dia.
Fatah kembali menegaskan, dari 250.000 lebih tenaga kerja yang dibutuhkan hingga 2024 mendatang, pihaknya akan tetap memprioritaskan pekerja-pekerja lokal.
"Prioritas lokal pasti karena kan biaya mobilisasi juga besar," ucapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja hingga akhir 2022 nanti, Fatah menyampaikan, pihaknya akan membuka pendaftaran tenaga kerja IKN melalui website, termasuk media sosial (medsos).
"Pendaftaran ini akan diumumkan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) melalui website atau media sosial," tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan prosesi penandatanganan MoU antara Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Yudha Mediawan dan disaksikan oleh Sekjen Kementerian PUPR, Mochammad Zainal Fatah dengan Trimble Solutions South East Asia PTE Ltd dan Trimble Navigation Singapore PTE Ltd serta penyematan atribut pekerja secara simbolis oleh para pejabat tinggi kepada para calon pekerja konstruksi.
Editor : Aditya Pratama
Komentar
Posting Komentar