Mahfud Md Vs Bambang Pacul saat Sindiran 'Menteri Komentator' Muncul
Menko Polhukam Mahfud Md terlibat saling sindir dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Mahfud Md dituding seperti Menteri Komentator usai mempertanyakan peran DPR RI di kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo.
Saling sindir itu berawal dari pernyataan Mahfud Md. Dia awalnya menyinggung DPR, yang disebutnya hanya diam saja pada kasus Brigadir Yoshua.
"Misalkan saya katakan, psikopolitisnya, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa... paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada, tuh," kata Mahfud saat wawancara dengan Kompas TV.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud Disindir Menteri Komentator
Pernyataan Mahfud itu lantas dijawab oleh Bambang Pacul. Ketua Komisi Hukum DPR ini menyebut pihaknya akan memangil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjelaskan terkait persoalan itu.
"Kan saya bilang, bahwa ini rakyat perlu tahu. Maka nanti Pak Kapolri pasti kita undang ke Komisi III DPR untuk menjelaskan ini semua," kata Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).
Pacul mengatakan pimpinan Komisi III DPR telah membahas jadwal rapat yang akan dilakukan setelah masa reses. Dia mengatakan isu penembakan Brigadir Yoshua, pembahasan RKUHP, hingga pembahasan anggaran akan menjadi prioritas.
"Ini di grup (pimpinan Komisi III DPR) sudah WA-WA-an apa yang akan dirapatkan komisi. Di rapat komisi itu kan kita punya 3 hak, hak pengawasan, budget dan legislasi. Hak legislasi, ada RKUHP yang diminta lebih terbuka, karena dianggap penting RKUHP ini. Kemudian ada lagi yang penting lagi, kasus-kasus besar di kejaksaan, dan di kepolisian yang ini, kasus tembak menembak ini. Ini masuk agenda rapat," kata dia.
"Ketiga, itu anggaran. Pasca nota presiden, itu pasti dipacu untuk menyelesaikan anggaran. Tapi 3 tetap dimasukan, sudah disepakati ini. Tinggal penjadwalannya saja nanti," lanjutnya.
Pacul kemudian menyinggung soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut DPR diam terhadap kasus kematian Brigadir Yoshua. Pacul mengatakan DPR, terutama Komisi III DPR, sadar posisi.
"Kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?" tuturnya.
Pacul pun mempertanyakan mengapa Mahfud kerap berkomentar dalam kasus Brigadir Yoshua. Pacul mengungkit saat Mahfud mengumumkan tersangka ketiga di kasus itu sebelum Polri mengungkap ke publik.
"Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III DPR, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lo, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," ujar Pacul.
Lihat juga video 'Bambang Pacul soal Sindir Luhut 'Prime Minister': Sadar Posisi!':
Simak respons Mahfud di halaman berikutnya.
Respons Dingin Mahfud
Mahfud Md lantas menimpali lagi pernyataan Bambang Pacul. Dia mengaku tidak terganggu dengan sindiran Bambang Pacul terhadapnya.
"Ya, tak apa-apa," kata Mahfud membalas singkat saat dimintai tanggapan disebut menteri komentator, Kamis (11/8).
Desakan Reshuffle Mahfud
Tak berhenti sampai di situ, kritikan Mahfud Md terhadap DPR juga direspons oleh Forum Sahabat DPR Indonesia (SDI). SDI meminta Presiden Jokowi meninjau lagi kinerja Mahfud Md.
"Tidak sepantasnya ucapan DPR diam keluar dari mulut Menkopolhukam. Saya malah balik tanya, apa yang sudah dibuat Pak Mahfud terhadap kasus ini?" ujar Koordinator SDI Bintang Wahyu Saputra dalam keterangan tertulis.
Bintang menuding pernyataan Mahfud Md kontraproduktif dengan pengusutan kasus Ferdy Sambo.
"Menko Polhukam rajin menulis twit lewat akun Twitternya, termasuk kasus Brigadir J. Coba saja lihat Twitter beliau. Hampir semua persoalan di republik diresponsnya lewat twitter," kata Bintang.
Bintang mengklaim publik lebih suka jika Mahfud Md mengambil tindakan konkret ketimbang berkomentar. Dia kemudian mengungkit pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyindir Mahfud Md sebagai menteri komentator.
"Saya jadi miris membaca tanggapan Ketua Komisi III, Bambang Pacul yang menyebut Menkopolhukam sebagai menteri komentator saat lembaganya disebut diam pada kasus Brigadir J." kata Bintang.
Bintang menyebut kinerja Mahfud Md sebaiknya ditinjau ulang. "Sebaiknya Presiden meninjau kembali kinerja Menkopohukam. Kami tegaskan, Sahabat DPR meminta Presiden Jokowi mereshuffle Mahfud Md sebagai Menkopolhukam," kata Bintang.
(maa/maa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar