DPR Sentil Menteri KLHK Masih Takut Sama Mafia Perusak Hutan
Senin, 5 September 2022 - 17:28 WIB
BANDUNG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka data para pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap lingkungan dan hutan.
Menurut Kang Dedi saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah ‘on fire’ dalam memberantas segala bentuk kasus kejahatan besar lingkungan dan hutan di Indonesia. Sehingga tak ada salahnya KLHK berkoordinasi dengan Kejagung
“Kita apresiasi Kejagung yang hari ini memiliki respon tinggi terhadap kasus besar di Indonesia. Tak ada salahnya KLHK membuka data ke Kejagung perusahaan-perusahaan yang terbukti sangat nakal dan super nakal,” ujar Kang Dedi saat memimpin rapat dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR RI, Senin 5 September 2022.
Para pengusaha yang dimaksud adalah mereka yang terbukti melakukan pelanggaran namun selalu banyak akal untuk mengelabui aparat. “Tak usah lagi ada keraguan ibu (menteri) berikan data pada mereka (Kejagung). Karena kalau gunakan tim Gakkum (KLHK) itu punya keterbatasan,” tegas Dedi.
Ia berharap dengan gerak cepat tersebut dapat memulihkan keuangan negara sekaligus menambah kas negara yang hilang oleh para pengusaha nakal tersebut. Tidak hanya itu, Dedi juga berharap dengan tindak lanjut yang berkelanjutan maka hutan dan perkebunan di Indonesia akan terus tertata tanpa ada lagi orang yang melakukan manipulasi pada aset negara.
Salah satu yang harus segera ditindaklanjuti adalah kekhawatiran pada korporasi yang berubah jadi koperasi untuk menguasai hutan hingga nantinya diubah menjadi kawasan perkebunan sawit. “Selama kita terus diskusi di sini hutan terus dirambah, tambang di mana - mana terus dikeruk, pasir terus diangkat, kerusakan terus terjadi masif,” katanya.
Dedi Mulyadi menyoroti pemerintah yang tidak begitu kokoh dalam menjaga aset berupa alam Indonesia. “Jujur saja bahwa Dirjen Gakkum yang paling berat bukan berhadapan dengan rakyat, tapi berhadapan dengan mitra aparat negara yang membackup pengusaha,” terangnya. (rls)
Komentar
Posting Komentar