Presiden Jokowi Akan Kirim Jenderal RI ke Myanmar, Bagi Pengalaman soal Demokrasi - inews - Opsiin

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Presiden Jokowi Akan Kirim Jenderal RI ke Myanmar, Bagi Pengalaman soal Demokrasi - inews

Share This

 

Presiden Jokowi Akan Kirim Jenderal RI ke Myanmar, Bagi Pengalaman soal Demokrasi

Anton Suhartono
Presiden Jokowi Akan Kirim Jenderal RI ke Myanmar, Bagi Pengalaman soal Demokrasi
Joko Widodo berencana mengirim jenderal RI ke Myanmar untuk bicara dengan pemerintahan junta militer (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengirim jenderal RI ke Myanmar untuk berbicara dengan pemerintahan junta militer. Indonesia memegang keketuaan ASEAN tahun ini dan menyiapkan upaya untuk mengatasi krisis Myanmar pasca-kudeta militer pada 1 Februari 2021.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini, di Indonesia situasinya sama," kata Jokowi, kepada Reuters, seperti dikutip, Rabu (1/2/2023).

Indonesia, lanjut Presiden, akan berbagi pengalaman kepada junta Myanmar bagaimana melakukan transisi menjadi negara demokrasi.

"Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,” ujar Presiden.

Sebelumnya, saat berbicara di peringatan 2 tahun kudeta Myanmar, Jokowi menegaskan ASEAN tidak akan tersandera dalam konflik Myanmar. Namun jika tidak ada kemajuan di Myanmar, ASEAN akan bertindak tegas.

Junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dengan alasan kecurangan dalam pemilu November 2020. Sejak itu partai penguasa yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), dibubarkan dan para tokohnya ditangkapi. Suu Kyi dijerat berbagai dakwaan, mulai dari menggunakan barang ilegal hingga melanggar UU rahasia negara.

Jauh ke belakang, militer mengambil alih kendali Myanmar sejak 1962. Negara itu terisolasi dan menekan perbedaan pendapat sampai pada 2011 yang ditandai dengan pemilu terbuka.

Namun Myanmar hanya merasakan iklim demokrasi sesaat sampai kudeta 2021. Junta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing menerapkan kembali pemerintahan yang ketat.

Upaya ASEAN untuk menengahi krisis Myanmar belum membuahkan hasil. Para pemimpin ASEAN bertemu Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta hingga menghasilkan 5 poin konsensus yang harus dijalankan Myanmar. Namun pemerintahan junta tak serius menjalankan konsensus, di antaranya mengakhiri kekerasan, membuka dialog, dan akses untuk bantuan kemanusiaan, itu.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

[Category Opsiin, Media Informasi]

[Tags Myanmar, Featured, Pilihan]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages