7 Fakta Baru Perang Ukraina: RI Daftar 'Sekutu' Rusia?
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang Rusia dan Ukraina sudah setahun terjadi. Hingga kini belum ada tanda perdamaian akan dilakukan.
Dalam update terbaru, sebagaimana dimuat CNBC International dan CNN International, sejumlah fakta baru terjadi. Berikut dirangkum CNBC Indonesia, Kamis (2/3/2023).
Ukraina menyebut serangan balik telah dilakukan negeri itu ke Rusia sejak Kamis pekan lalu. Presiden Volodymyr Zelensky bahkan mengklaim 800 tentara Rusia telah dibunuh pasukannya.
Hal ini diutarakannya dalam pidato Selasa malam. Pernyataan dibuat berdasarkan laporan komandan damat Ukraina, Oleksandr Syrskyi.
"Rusia sama sekali tidak menghitung orang, mengirim mereka untuk terus-menerus menyerbu posisi kami," kata Zelensky.
"Intensitas pertempuran semakin meningkat," ujarnya lagi dikutip dari Newsweek.
2.Pertempuran Sengit di Bakhmut
Sementara itu, pertempuran sengit masih terus terjadi di Bakhmut. Wilayah itu kini menjadi medan utama perang, yang diperebutkan Ukraina dan Rusia.
Hingga kini, militer Ukraina belum membuat keputusan untuk mundur. Pasukan bayaran Rusia, Wagner, juga dilaporkan mengirimkan lebih banyak lagi orangnya ke kota itu untuk melawan militer Ukraina.
"Saya dapat mengatakan bahwa tidak ada keputusan (mundur) seperti itu sekarang," kata juru bicara Ukraina.
"Unit-unit ini dipimpin oleh prajurit yang memiliki pengalaman tempur di Suriah, Libya, dan titik panas lainnya," tambahnya menjelaskan pasukan Wagner yang terus datang.
Sementara itu, ribuan warga sipil dilaporkan terjebak di Bakhmut. Diperkirakan ada 4.500 warga termasuk 48 anak-anak.
3.Rusia Kirim Nota Resmi 'Out' dari Perjanjian Nuklir AS
Rusia menyerahkan catatan resmi kepada Amerika Serikat (AS) tentang penangguhan partisipasi Moskow dalam Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (START). Perjanjian ini sebelumnya membelenggu perkembangan senjata nuklir kedua negara.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan kepada media pemerintah Rusia RIA Novosti Rabu, nota itu diberikan ke pemerintah Presiden Joe Biden, Selasa. Namun catatan menyatakan bahwa Rusia akan terus mengamati ketentuan utama perjanjian itu, yang mencakup pembatasan jumlah sistem yang relevan.
"Kami siap untuk membahas masalah apa pun yang menarik bagi (Amerika), dengan pemahaman bahwa tidak akan ada revisi keputusan untuk menangguhkan START, setidaknya sampai rekan-rekan Amerika menunjukkan kesiapan mereka untuk meninggalkan jalur permusuhan mereka terhadap Rusia," tegasnya.
"Terutama terkait dengan apa yang terjadi di Ukraina dan sekitarnya, "tambahnya lagi.
4.Serangan Drone Besar-Besaran ke Krimea
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa militernya telah mencegah serangan drone "besar-besaran" di Krimea. Hal ini ditegaskan Rabu.
"Enam kendaraan tak berawak Ukraina ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara," kata kementerian.
"Empat lagi kendaraan udara tak berawak Ukraina telah dilumpuhkan dengan sistem elektronik," tambahnya.
Menurut kementerian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun tak dirilis foto tau rincian tentang lokasi di mana drone tersebut diduga dijatuhkan.
5.Putin Bertemu Xi Jinping
Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu Presiden China Xi Jinping. Kremlin mengatakan Rabu, bahwa Putin sedang mempersiapkan kunjungan Xi di Moskow.
Keduanya akan membicarakan jalur transportasi metro di itu kota Moskow. Divisi Rusia dari perusahaan konstruksi China, China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), juga akan datang sebagaimana dimuat TASS.
"Saya berencana untuk bertemu dengan Presiden China, dan jika agendanya memungkinkan, kami akan dengan senang hati menunjukkannya kepada para tamu. Setidaknya, menurut saya anggota delegasi harus dapat melihatnya," kata Putin menurut transkrip dari Kremlin.
Sebelumnya, sumber terus mengatakan, Rusia telah berulang kali meminta drone dan amunisi dari China. Kepemimpinan China sendeiro disebut telah secara aktif berdebat selama beberapa bulan terakhir apakah akan mengirim bantuan mematikan atau tidak, tambah sumber tersebut
6.Perang Merembet ke Asia
Perang antara Rusia dan Ukraina belum juga usai dan ini menimbulkan kekhawatiran akan merembet ke beberapa negara di Asia Tengah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam pertemuan dengan para diplomat top Asia Tengah di Kazakhstan, Selasa.
Blinken mengatakan tidak ada negara, terutama yang secara tradisional berada di dekat wilayah Kremlin, dapat mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh agresi Rusia ke wilayah mereka dan juga aturan internasional. Dalam semua diskusinya, Blinken menekankan pentingnya menghormati "kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan."
"Sejak menjadi negara pertama yang mengakui Kazakhstan pada Desember 1991, Amerika Serikat telah berkomitmen kuat terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Kazakhstan dan negara-negara di seluruh kawasan," kata Blinken, sebagaimana dikutip dari Associated Press.
"Dalam diskusi kita hari ini, saya menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan untuk Kazakhstan, seperti semua negara, untuk secara bebas menentukan masa depannya, terutama saat kita menandai satu tahun sejak Rusia kalah dalam invasi skala penuh ke Ukraina dalam upaya yang gagal untuk menyangkalnya. orang-orang yang sangat bebas," kata Blinken dalam konferensi pers.
Sebagaimana diketahui, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan merupakan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Meski dekat dengan wilayah Rusia, negara-negara tersebut telah mempelajari posisi netralitas di Ukraina, tidak mendukung invasi Rusia atau kecaman AS dan Barat atas perang tersebut.
7.RI Ngantri Jadi 'Sekutu' Rusia?
Sejumlah negara dunia saat ini dilaporkan sedang berniat untuk menjadi mitra perdagangan Rusia dalam BRICS dan juga Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Hal ini diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov, dalam rekaman Senin.
Ia mengatakan negara-negara yang ingin menjadi bagian dari BRICS dan SCO memiliki peran penting di wilayah mereka. Di antaranya, kata dia, Turki, Meksiko, Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan sejumlah negara Afrika lainnya.
Nama Indonesia juga disebut. Namun belum ada konfirmasi dari kementerian soal ini.
"Selama beberapa tahun terakhir, jumlah negara yang ingin bergabung dengan BRICS dan SCO meningkat pesat," papar Lavrov dalam keterangannya, dikutip BRICS TV.
"Sudah ada sekitar dua lusin negara."
Diplomat itu juga mendesak wilayah Rusia untuk meningkatkan interaksi dengan organisasi-organisasi ini dan menekankan status tinggi BRICS dan SCO. Lavrov menyebutkan bahwa mereka sudah memiliki format yang ditujukan khusus untuk kerja sama antar provinsi di negara anggota.
Sebelumnya, Wakil Afrika Selatan untuk BRICS Anil Sooklal, mengatakan bahwa para anggota asosiasi kini mulai menyusun kriteria untuk perluasan kelompok tersebut. Ini diharapkan siap dalam tiga bulan ke depan.
Otoritas China mendukung perluasan blok BRICS. Beijing mencatat bahwa kerja sama yang bermanfaat di antara negara-negara anggota di bidang keuangan akan mempercepat pemulihan ekonomi domestik di negara-negara BRICS.
BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (Afsel) merupakan aliansi yang merupakan rumah bagi lebih dari 40% populasi global dan menyumbang hampir seperempat dari produk domestik bruto dunia. Aliansi ini sendiri didirikan pada 2009.
Meski menjadi sebuah aliansi dagang, beberapa anggota BRICS memiliki sikap yang sedikit berbeda terkait serangan Rusia ke Ukraina. Meski begitu, semuanya masih belum memutuskan akses dagang dan perekonomian dengan Moskow.
Tiga anggota BRICS yakni China, Afsel, dan India telah abstain dari pemungutan suara PBB untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Beijing dan Delhi sendiri diketahui memiliki hubungan militer yang kuat dengan Rusia dan membeli sejumlah besar minyak dan gas negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu.
Di sisi lain, Afsel juga menolak untuk mengutuk tindakan militer Rusia. Ini untuk untuk menjaga hubungan ekonomi yang penting.
Untuk Brasil, negara pimpinan Lula da Silva itu mendukung pemungutan suara PBB untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Namun, Brasilia juga sempat menegaskan penerapan sanksi sembarangan terhadap Rusia tidak mengarah pada rekonstruksi dialog.
Sementara itu, SCO merupakan aliansi dagang dan pertahanan yang beranggotakan China, India, Rusia, serta beberapa kawasan Asia Tengah hingga Pegunungan Kaukasus. Organisasi ini telah memiliki beberapa jenis kerjasama internasional, salah satunya dengan ASEAN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar