Xi Jinping Diklaim Hapus Marxisme-Maoisme dari Buku Pedoman China
Xi Jinping seluruh ideologi dari Marxisme, Leninisme, hingga Maoisme dalam buku pedoman politik China. (MARK R. CRISTINO/Pool via REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Xi Jinping diklaim telah menghapus semua basis ideologi lama dari buku aturan atau pedoman politik China untuk pemerintahan.
Ideologi yang dimaksud termasuk Marxisme, Leninisme, pemikiran Mao Zedong Maoisme juga dilaporkan tak lagi ada di buku pedoman buat pemerintah. Pokok-pokok pemikiran presiden China sebelumnya seperti Deng Xiaoping, Jiang Zemin, hingga Hu Jintao juga turut dihapus dalam buku panduan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Radio Free Asia (RFA) melaporkan, Xi Jinping mengharuskan anggota kabinetnya dan Dewan Negara tunduk kepada para pemimpin tertinggi Partai Komunis China dalam semua "keputusan besar," bukan lagi berpatokan pada semua ideologi dan pemikiran para pemimpin sebelumnya.
Perubahan itu terjadi setelah Xi Jinping memastikan kursi presiden China untuk periode ketiga pada tahun ini. Ia menekankan kekuatan eksekutif China kini berada di tangan para pemimpin Partai Komunis China daripada para menteri dan pejabat administratif lainnya.
Buku panduan dengan edisi baru tanpa ideologi besar itu pertama kali dipublikasi di situs resmi China pada 18 Maret berjudul "Prosedur Kerja untuk Dewan Negara."
Para pejabat Dewan Negara yang berada di bawah Perdana Menteri Li Qiang kini diharuskan hanya tunduk pada pemikiran politik Xi Jinping. Buku panduan utama itu pun kini dipangkas dari 64 halaman menjadi 43.
Sementara itu, perintah untuk mematuhi arahan Komite Sentral Partai Komunis pimpinan Xi Jinping tak mengalami perubahan. Para pejabat juga diwajibkan melaporkan keputusan besar, peristiwa besar, dan situasi penting kepada Komite Sentral sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Kata kunci seperti "administrasi menurut hukum, mencari kebenaran berdasarkan fakta, demokrasi, keterbukaan, dan pragmatisme" dalam referensi sebelumnya telah hilang dalam buku peraturan tersebut. Begitu pula kewajiban Dewan Negara "untuk mengoreksi tindakan administratif yang ilegal atau tidak pantas" atau "untuk memandu dan mengawasi birokrasi," tak tercantum lagi di buku tersebut.
Pengamat urusan China yang berbasis di Australia, Zhang Guangzhong mengatakan bekas kekuatan Dewan Negara telah berpindah ke Komite Sentral. Hal itu terlihat dari pemangkasan buku pedoman untuk pemerintah.
"Revisi dari aturan ini menekankan pentingnya loyal kepada Xi Jinping dengan berusaha mengikis pengaruh dari Mao, Jiang, dan Hu dalam upaya merebut kembali kendali Dewan Negara (oleh para pemimpin partai)," kata Guangzhong, seperti dikutip dari RFA.
"Kebebasan Dewan Negara untuk mengeluarkan kebijakan juga dibatasi dalam revisi buku pedoman, sementara sentralisasi (kepemimpinan) terus berlanjut. Kami (juga) melihat Xi mengambil peran dalam memandu pekerjaan Dewan Negara," ucapnya lagi.
(bac)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar