Dukung Menkopolhukam Ungkap TPPU di Kemenkeu, ART: Tabir Kejahatan Ini Harus Dibuka!
METRO SULTENG - Dukungan luas masyarakat Indonesia kepada Menkopolhukam RI, Prof Mahfud MD, untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu, terus berdatangan. Termasuk seruan dukungan dari anggota DPD-RI satu ini.
Adalah Abdul Rachman Thaha, anggota DPD-RI asal Sulawesi Tengah menyatakan apresiasi terhadap langkah Menkopolhukam RI. Sikap berani saudara Menkopolhukam, patut mendapatkan respon cepat dari masyarakat.
"Saudara Prof Mahfud MD, harus diberi dukungan untuk membuka tabir kejahatan yang merampok uang negara ini. TPPU di Kemenkeu harus diseriusi," seru ART, sapaan akrab anggota Komite 1 DPD-RI dalam rilisnya, Minggu (2/4/2023).
ART menyarankan, untuk melakukan langkah yang lebih spesifik mengejar dugaan TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu. Dan saudara Mahfud MD harus mengawal persoalan ini. Tidak boleh hanya menyerahkan begitu saja kepada aparat penegak hukum.
Karena yang dikahwatirkan, tambah ART, apa yang diungkap Mahfud MD memunculkan persepsi atau versi lain. Sekarang ini saja sudah ada gejala ke arah itu.
"Seperti yang disampaikan salah satu Komisioner KPK, saudara Nawawi Pomolango. Nawawi menyebut saudara Mahfud MD jangan jadi seperti juru bicara. Menyampaikan informasi yang belum utuh kepada publik dan informasi yang setengah-setengah," ujar ART.
Dugaan TPPU yang diungkap saudara Menkopolhukam berdasarkan data PPATK, diharap ART mendapat respons cepat dari aparat penegak hukum. Jangan dibiarkan dan hanya menguap menjadi perdebatan publik.
Bahkan, ART meminta kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, supaya ikut mengawal dugaan TPPU di Kemenkeu tersebut.
"Mari sama-sama kita kawal, sehingga tabir ini benar-benar terbuka secara terang benderang. Keuangan negara bisa dikembalikan. Nilai Rp 349 triliun bukanlah uang sedikit," ajak senator berjuluk anak guru mengaji ini.
Dugaan TPPU di Kemenkeu yang telah diungkap Menkopolhukam, semoga bukan hanya sebuah isu. Apalagi isu yang telah didramatisir untuk menjadi konsumsi publik.
Komentar
Posting Komentar