Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berhati-hati dan cermat dalam menggunakan anggaran pemilu yang mencapai Rp76,6 triliun.

Ia mengatakan, jangan sampai dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak perlu atau mendahulukan kebutuhan yang bersifat nonsubstantif. Menurut Ray, hal yang masuk kategori nonsubtantif tersebut seperti kegiatan sosialisasi KPU dan sebagainya.

Ray juga tak mempermasalahkan bila anggaran pemilu setiap gelarannya selalu mengalami kenaikkan. Justru, sambung dia, akan jadi tanda tanya besar bila tiba-tiba anggaran pemilu turun drastis, mengingat banyaknya keperluan logistik dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kalau logistik anggaran pemilunya berkurang itu mengerikan, mestinya engak boleh terjadi. Namun, yang saya khawatirkan adalah belanja nonsubtantif jauh lebih didahulukan. KPU harus cermat dan hati-hati,” kata Ray saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Terkait belum sepenuhnya pencairan anggaran, Ray berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mengucurkan dana tersebut. “Nah kalau logistik ya memang wajib harus ada secepatnya kalau itu dibutuhkan. Walaupun bersamaan dengan itu Kemenkeu harus menyematkan ke KPU bahwa yang penting dana untuk keperluan tahapan pemilih itu ada,” jelas Ray.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan dari penganggaran APBN 2023, pihaknya sudah menerima Rp15,9 triliun dari total Rp23,8 triliun anggaran pemilu yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Meski belum seluruhnya anggaran pemilu cair, tapi ia memastikan, segala tahapan pemilu berjalan dengan sebagaimana mestinya, sesuai perencanaan. Dari anggaran yang ada, KPU sudah bisa mengalokasikan untuk kebutuhan banyak kegiatan termasuk pengadaan logistik dan surat suara. “Surat suara dan logistik lainnya itu sudah teralokasi di Rp15,9 triliun itu,” kata Yulianto kepada Inilah.com di Kantor KPU RI, Selasa (9/5/2023).

Terkait kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik, secara keseluruhan telah dialokasikan sebesar Rp4.049.142.587.000. Meliputi pengadaan fasilitas pendukung pra-tahapan dan tahapan pemilu, termasuk juga urusan pengadaan tinta dan surat suara.

Terkait kekurangan anggaran yang ada, Yulianto mengaku sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bisa segera direalisasikan. “Kita sudah bersurat ke Kemenkeu terkait kekurangan Rp7.869.445.225.000 ini agar segera direalisasikan,” tambahnya.

Yulianto menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut diperlukan untuk pembayaran honor dan operasional harian badan adhoc, yakni PPK dan PPS, yang sudah harus mulai dibayarkan pada Juli mendatang.

Selain itu, anggaran tersebut juga diperlukan untuk pembiayaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah mulai bekerja pada Desember mendatang.

“Jadi mulai bulan Juli hingga Desember mereka ini sudah harus dibayarkan honor dan operasionalnya, sekitar enam bulan. Di samping itu kekurangan anggaran tersebut juga diperlukan untuk pembentukan KPPS yang dimulai pada bulan Desember,” pungkasnya.

Adapun rincian alokasi dana pemilu yang sudah diterima Rp15,9 triliun, sebagai berikut:

Diketahui kebutuhan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76.656.312.294.001. Pemerintah dan DPR sepakat akan mencairkan kebutuhan anggaran tersebut secara bertahap.

Tahap pertama pencairan pada APBN 2022 sebesar Rp8.061.085.734.000. Kemudian tahap berikutnya pada ABPN tahun ini sebesar Rp23.857.317.226.000, namun hingga kini pencairannya masih kurang sekitar 32,99 persen dari jumlah yang seharusnya diterima KPU di tahun ini. Lalu pencairan tahap berikutnya di APBN 2024, sebesar Rp44.737.909.334.000.