Jokowi Beri Waktu 3 Bulan Perbaiki Distribusi Pupuk Bersubsidi
Presiden Jokowi beri waktu 3 bulan perbaiki distribusi pupuk bersubsidi. (Foto: Ist)JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2-3 bulan kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperbaiki data dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
FLASH SALE Rp99 DAY
Total Hadiah 2M | GRATIS ONGKIR s/d 20 RIbu | Flash Sale Rp99 | Diskon hingga 70%
LIHAT
KODE YSX
S & K 📅 31 May 2023
“Penyempurnaan, bapak Presiden kasih waktu dalam 2-3 bulan sudah selesai dan minimal yang berhak mendapatkan pupuk harus (menerima). Tidak ada pupuk yang keluar dan konteks perencanaan, menyeleweng dari SOP atau tempatnya,” kata Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (15/3/2023).
Baca Juga
Dia menuturkan, Presiden Jokowi meminta agar program dan konsep penyaluran pupuk bersubsidi dibenahi sehingga terimplementasi secara tepat di lapangan, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat lahan.
Dia mengakui anggaran yang tersedia baru mencukupi untuk mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 8-9 juta ton. Karena itu, mekanisme penyaluran pupuk subsidi harus efektif dan dipastikan tepat sasaran. Sedangkan, kebutuhan pupuk subsidi secara nasional, melebihi 20 juta ton.
“Memang kebutuhan pupuk kita sangat besar. Kalau dalam rencana RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang,” tutur Syahrul.
“Yang harus dibenahi program dan konsepsinya harus menggigit dan tidak di awang-awang terlaksana sampai di lapangan, sampai petani sesuai waktu dan ketepatan yang ada,” imbuhnya.
Syahrul mengatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PHCI), serta pemerintah daerah.
"Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4. Koordinasi ini harus lebih matang dan kita berharap agenda ini tidak begitu lama," ujar Syahrul.
Kementan, juga akan melakukan validasi untuk penerima alokasi pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton.
“Sistem aplikasi dan platform tiga bulan ini harus selesai sehingga ini bisa di-stressing, dicari orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai dan pupuknya apa,” ujar Mentan.
Presiden Jokowi sebelumnya mengakui sebagian besar petani yang ditemui mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk menunjang produksi tanaman. Jokowi menjelaskan masalah mengenai distribusi dan ketersediaan pupuk bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia karena kondisi dua negara pemasok pupuk, yakni Rusia dan Ukraina belum kondusif akibat perang.
"Tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," katanya.
Editor : Jujuk Ernawati
Follow Berita iNews di Google News
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar