DPRD Minta Pemkab Gresik Antisipasi Dampak El Nino
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F08%2F1691340068-1080x596.webp)
Gresik, Beritasatu.com – Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyiapkan langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino. Sebab perubahan iklim bisa menimbulkan kekeringan yang berpengaruh terhadap berbagai sektor, tidak terkecuali bagi produktivitas sektor perikanan dan pertanian.
Pengaruh perubahan iklim tersebut disebabkan karena penurunan curah hujan. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya kekeringan atau kekurangan pasokan air terutama bagi sektor pertanian dan kegiatan usaha yang lain, maupun ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari warga.
“Saat ini pasokan air bersih di beberapa desa sudah mulai kekurangan, belum lagi sektor pertanian dan perikanan, perlu upaya merawat waduk-waduk, embung hingga aliran irigasi, agar pasokan air untuk lahan sawah dan tambak tetap mengalir,” kata Anggota Komisi II DPRD Gresik M. Syahrul Munir kepada Beritasatu.com, Minggu (6/8/2023).
Syahrul menerangkan, langkah antisipasi musim kemarau akibat El Nino membutuhkan strategi dan kerjasama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait di lingkungan Pemkab Gresik, karena kekeringan bisa mengakibatkan dampak yang cukup serius terhadap semua sektor kehidupan.
“Sektor pertanian dan perikanan ini menjadi penopang ketahanan pangan. Untuk itu harus menjadi perhatian lebih dalam situasi seperti ini, disamping melakukan langkah strategis jangka pendek, seperti menjamin ketersediaan air bersih untuk keperluan warga sehari-hari,” beber politisi asal PKB itu.
Beberapa OPD atau dinas terkait yang harus menyiapkan antisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino, menurut Syahrul, di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian (Distan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan sejumlah OPD lainnya. Termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Kabupaten Gresik.
“Yang pasti langkah antisipasi harus dilakukan mulai sekarang, apalagi jaringan air sungai untuk pertanian dan perikanan mulai mengering. Maka langkah antisipasi harus dilakukan salah satunya dengan pemetaan potensi masalah. Dengan demikian, pemerintah daerah melalui OPD bisa segera mencari solusi bersama,” jelasnya.
Sebelumnya, BPBD Kabupaten Gresik memprediksi musim kemarau tahun ini tiba lebih awal dari sebelumnya, puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2023. Di samping itu, saat ini telah tercatat sebanyak 64 desa mengalami kekeringan dan krisis air bersih sebagai dampak musim kemarau. Puluhan desa yang terancam krisis air bersih itu, tersebar di 11 wilayah kecamatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar