Ketua DPR Singgung Anggaran Stunting Rp 10 M, Rp 8 M untuk Perjalanan Dinas dan Rapat By BeritaSatu

 

Ketua DPR Singgung Anggaran Stunting Rp 10 M, Rp 8 M untuk Perjalanan Dinas dan Rapat

By BeritaSatu.com

beritasatu.com

July 31, 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung terkait penemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu terkait pelaksanaan anggaran untuk program stunting sebesar Rp 8 miliar digunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan, dan pengembangan.

Menurut Puan, anggaran untuk program stunting itu sebesar Rp 10 miliar akan tetapi hanya Rp 2 miliar yang digunakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat.

"Sebanyak Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," kata Puan dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024 di di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut Puan, menjadi harapan semua bahwa belanja negara ke depan khususnya pada anggaran tahun 2024, seluruh program di kementerian atau lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat.

"Pemerintah, di dalam kebijakan ekonomi mdan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024, telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (wellbeing budget), yang akan mengaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung di mana anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian atau lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN," ucapnya.

Kemudian, implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya.

Terlebih lagi, pada pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fisikal APBN tahun anggaran 2024 di masa persidangan yang lalu telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan, antara DPR RI bersama pemerintah, yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah.