Linda novi trianita

Rabu, 16 Agustus 2023 20:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik sekaligus pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengkritik pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di depan seluruh anggota parlemen Rabu pagi, 16 Agustus 2023. Menurut Ubedilah, pidato Jokowi tidak konsisten.

Ubedilah mengatakan, ketidakkonsistenan itu terlihat dari bagian awal pidato yang dianggap seperti langsung curhat dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang presiden, bukan lurah yang sering disebut-sebut para politikus. Dengan posisi sebagai presiden itu, Jokowi mengatakan bahwa capres-cawapres itu bukan urusan presiden, tetapi urusan ketua partai politik.

Ubedilan menilai pernyataan Jokowi itu tidak konsisten dengan pernyataan pada akhir bulan Mei lalu. “Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Jokowi pada akhir bulan Mei lalu yang mengatakan soal capres-cawapres akan ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara,” ujar Ubedilah dalam rilisnya, Rabu, 16 Agustus 2023.

Selain tidak konsisten, menurut Ubedilah, pidato kenegaraan Jokowi juga terlihat tidak merespons isu-isu penting yang sangat krusial. Misalnya soal pemberantasan korupsi. Pidato selama 27 menit itu sama sekali tidak ada kata pemberantasan korupsi, tetapi hanya menyebut pencegahan korupsi. "Padahal indeks korupsi Indonesia terpuruk anjlok hanya mendapat skor 34," ujarnya.

Selain dari hal–hal yang disebutkan di atas, kata Ubedilah, masih banyak lagi hal yang tidak konsisten dari pidato Jokowi. "Padahal isu–isu ini juga merupakan isu yang sangat krusial bagi negara," ucapnya. Misalnya saja soal demokrasi dan pemilu 2024, soal perkembangan atau nasib Ibu Kota Negara (IKN), soal hilangnya budi pekerti di Indonesia, dan usul MPR & DPD yang hanya dianggap parsial serta tidak penting.

Mengenai usul MPR & DPD, ujar Ubedilah, padahal problem kenegaraan negeri ini sudah sangat sistemik sehingga tidak bisa hanya diatasi dengan amandemen yang parsial. Apalagi substansi usulannya seperti kembali ke masa lalu. Ini suatu kemunduran demokrasi," ucapnya.

I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI

Berita terkait

Terpopuler: Ragam Promo pada HUT RI ke-78, Curhat Jokowi soal Tameng Politik, Firaun hingga Jalan Tol

49 menit lalu

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Rabu, 16 Agustus 2023, dimulai dari ragam promo Pizza Hut dan JCo pada HUT RI ke-78.

Anggota DPRD DKI Ragukan Efektivitas 4 in 1 untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

59 menit lalu

Rencana penerapan kebijakan 4 in 1 ini dilontarkan Menhub usai rapat terbatas dengan Jokowi tentang polusi udara di Jabodetabek.

Kantor Presiden dan Empat Gedung Kemenko di IKN Ditargetkan Selesai Tahun Depan

4 jam lalu

Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres sejumlah gedung dan bangunan pemerintahan di Ibu Kota Negara atau IKN.

Jokowi Prediksi Perkembangan Digitalisasi dan AI Mendominasi Ekonomi Dunia

7 jam lalu

Presiden Jokowi bicara soal perkembangan digitalisasi dan artificial intelligent akan semakin penting dan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah Siapkan Anggaran Kesehatan Rp 186,4 T, 5,6 Persen dari RAPBN 2024

7 jam lalu

Jokowi menyiapkan dana kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun. Angka tersebut mencapai 5 persen dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024.

Bandara VVIP di IKN Bakal Dilelang, Menteri PUPR Sebutkan Tenggat Waktu

8 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Bandara VVIP atau very very important person di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilelang.

Saat Presiden Jokowi Santai Disebut Pak Lurah, Ini Kata Pakar Mikroekspresi

8 jam lalu

Pakar mengatakan Presiden Joko Widodo tampak santai dan tanpa beban saat membahas ia kerap disebut Pak Lurah pada Sidang Tahunan MPR 2023.

Makna Baju Tanimbar Maluku Presiden Jokowi Menurut Pengamat Mode

8 jam lalu

Pengamat mode menangkap kesan sederhana namun ikonik pakaian adat Tanimbar yang dipilih Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023.

Polisi Melakukan Kekerasan dan Bubarkan Massa Aksi Mogok Makan PRT di Depan DPR

9 jam lalu

Dari keterangan tertulis Massa Aksi Mogok Makan PRT, alasan polisi membubarkan massa karena menganggap mereka menggangu arus lalu lintas.

Jokowi Bicara Budaya Santun, Idris Laena Minta PMP Dihidupkan

9 jam lalu

Budaya santun dan budi pekerti luhur mulai hilang