Ada Luhut di Balik IMF Setop 'Usik' Larangan Ekspor Nikel Cs RI
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fakcdn.detik.net.id%2Fvisual%2F2023%2F08%2F12%2Fluhut-dan-kristalina-georgieva-1_169.jpeg%3Fw%3D400%26q%3D90)
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva blak-blakan soal perubahan sikap lembaganya terhadap larangan ekspor nikel dan komoditas tambang di Indonesia.
Ia mengatakan perubahan sikap itu salah satunya terjadi setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan berkunjung ke kantornya pada Agustus kemarin. Ia mengatakan saat bertemu itu, Luhut mengklarifikasi pandangan IMF terkait larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan RI, termasuk kebijakan hilirisasinya.
Ia mengatakan dari klarifikasi itu akhirnya lembaganya berubah pandangan soal larangan ekspor nikel Cs yang dilaksanakan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi.
"Kami memiliki pertemuan yang sangat baik dengan Pak Luhut, kami adalah teman baik, dan dan saya sangat bersyukur bahwa dia datang untuk bertemu dengan saya, sehingga kami dapat mengklarifikasi hal ini," katanya kepada CNNIndonesia di sela-sela kesibukannya mengikuti KTT ASEAN di Jakarta pekan ini.
Ia mengklaim dari hasil klarifikasi itu, IMF dan Indonesia sejatinya memiliki pemikiran sama. Karena pemikiran sama itulah, ia mengatakan IMF ingin Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.
Ia berharap hilirisasi itu nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045 nanti.
"Kami sangat ingin melihat Indonesia pada 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, yang tidak dapat dicapai tanpa diversifikasi ini," katanya.
IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Mereka karena itu meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.
Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
Alasan minta larangan ekspor dilonggarkan
Kristalina mengatakan permintaan itu disampaikan karena IMF khawatir larangan ekspor atau pembatasan perdagangan yang dilakukan Indonesia bisa berdampak luas.
Kekhawatiran sebenarnya bukan hanya diarahkan pada Indonesia, tapi juga dunia. Ia mengatakan dalam beberapa tahun belakangan ini pembatasan perdagangan sudah naik sampai tiga kali lipat.
"Akibatnya, perdagangan global melambat, sekarang hanya mencapai 2 persen. Ini lebih rendah dari pertumbuhan global," katanya.
"Untuk alasan ini, kami mengatakan kepada semua orang, kepada AS, kepada Uni Eropa, dan kepada Indonesia, komunikasikan komitmen untuk perdagangan yang terbuka. Harus berhati-hati, karena ketika jin proteksionisme dilepaskan dari botolnya, sulit untuk memasukkannya kembali. Kami telah melihat dunia di masa lalu mengambil jalan proteksionis ini, itu tidak pernah berakhir dengan baik bagi masyarakat," tambahnya.
Komentar
Posting Komentar