Anies soal Isu Rempang dan IKN: Seharusnya Bukan Selera Presiden atau Menteri - Kompas.com
Sep. 19th, 2023
Bacapres Anies Baswedan dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Selasa (19/9/2023).
YOGYAKARTA,KOMPAS.com- Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan yang hadir dalam dialog "3 Bacapres Bicara Gagasan" menyebut jika perlu perubahan penentuan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang selama ini sudah dijalankan.
Presenter Najwa Sihab mempertanyakan isu Rempang dan kaitannya dengan PSN termasuk adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebab, dari Data Konsorium Pembangunan ada 32 kasus konflik agraria, 11 di antaranya terkait PSN.
Baca juga: Anies Baswedan Beberkan Kriteria Menteri Jika Terpilih Jadi Presiden
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anies menyebut, sebuah kegiatan PSN diberikan kemudahan, supaya eksekusinya lebih cepat dibandingkan yang tidak masuk PSN.
"Idenya untuk mempercepat itu fine,karena itulah yang kita harapkan untuk kesejahteraan lebih cepat," kata Anies.
Dikatakannya, yang harus diperbaiki penentuan program strategis atau tidak harus di tangan teknokrasi, bukan dunia usaha.
Kalau itu di balik, maka pemerintah hanya memberikan stempel dan memunculkan banyak masalah.
Menurut dia, ide PSN harus berasal dari teknokrasi, karena punya RPJP dan RPJMN. Hal ini bisa diterjemahkan dalam program penentuan PSN atau tidak.
Baca juga: Saat Anies Bicara Soal Keadilan dalam Pembangunan Jalan Tol
Selain itu juga publik mengetahui mana saja lokasinya, sehingga bisa untuk dipertanggungjawabkan.
Selama ini publik tidak mengetahui PSN sehingga tidak bisa mengetahui lokasi dan tidak bisa memastikan apakah ada titipan.
"Gagasan PSN bukan gagasan yang bermasalah, kriteria masuk PSN harus dibuat transparan, jelas. Kedua prosesnya teknokrasi," kata dia.
"Apa yang saya maksud proses teknokrasi, negara punya RPJP, negara punya RPJMN negara menjelaskan jangka panjang kita membangun ABCDFG," kata Anies.
Jika tidak teknokrasi, pengusaha punya keinginan investasi dan memberikan tawaran kepada kementerian, dan baru ditentukan PSN.
Saat ditanya Najwa Sihab terkait IKN, Anies menjawab dengan diplomatis.
"Bukan hanya selera presiden, selera menteri dibuka kepada publik, diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik. Maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan jalan. Tapi program yang tidak sejalan dengan kepentingan publik tidak akan menerimanya," kata Anies.
"Jadi bukan saya selera pribadi 1,2,3,4, bukan tapi libatkan publik, maka saya percaya kalau libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tidak ada komentar:
Posting Komentar