Bertemu PM China, Jokowi Minta Masalah Biaya Kereta Cepat Bengkak Dibereskan
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu materi pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PM China Li Qiang. Jokowi meminta pemerintah China segera menyelesaikan pembahasan soal bengkak biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Retno Jokowi juga mendapatkan laporan soal hasil inspeksi Kereta Cepat yang sempat dilakukan oleh Li Qiang bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan Rabu (6/9/2023).
"Di bidang infrastruktur bapak Presiden menyampaikan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan PM China hasil inspeksinya sangat memuaskan dan beliau juga bicara agar isu terkait pembiayaan cost overrun dapat diselesaikan segera," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Retno juga menyebutkan Jokowi meminta kepada Li Qiang agar kerja sama antara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pemerintah kota Shenzen dapat dilancarkan.
"Bapak presiden juga mengharapkan implementasi dari kerjasama Otorita IKN dengan pemerintah kota Shenzhen untuk pembangunan IKN berjalan baik," papar Retno.
Jokowi, kata Retno, juga meminta agar produk-produk asal Indonesia bisa lebih banyak masuk pasar China. Ada dua produk yang jadi perhatian, yaitu buah durian dan juga sarang burung walet.
"Presiden menyampaikan isu yang terkait dengan perdagangan dan sekali lagi meminta agar produk Indonesia dapat lebih banyak masuk ke Tiongkok, antara lain sarang burung walet dan juga untuk durian plus hasil pertanian dan hasil laut lainnya," kata Retno.
Terakhir, Jokowi meminta agar konektivitas penerbangan ditambah. Retno bilang Jokowi meminta agar penerbangan langsung dari dan ke kota-kota besar antar dua negara diperbanyak. "Sampai saat ini penerbangan belum mencapai kapasitas maksimalnya," pungkasnya.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar.
Terakhir, setelah negosiasi panjang, awal 2023 proyek ini ditetapkan membengkak biayanya US$ 1,2 miliar, artinya proyek Kereta Cepat saat ini memiliki total pembiayaan sebesar US$ 7,27 miliar. Pembengkakan itu dipenuhi salah satunya dengan menambah utang ke pihak China.
Pembiayaan bengkak biaya proyek kereta cepat akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC. Sisanya, biaya bengkak dipenuhi dari kredit yang didapat dari pihak China Development Bank (CDB), maka dari itu Indonesia harus menambah utang lagi ke China.
Menurut perhitungan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kemungkinan tambahan utang yang dilakukan ke CDB jumlahnya mencapai US$ 550 juta atau Rp 8,5 triliun. Angka itu didapatkan dari porsi pinjaman sebesar 75% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Dari besaran 75% itu, dibagi lagi porsi Indonesia sebesar 60% sementara China 40%. Dari situ lah angka pinjaman sebesar US$ 550 juta yang diungkapkan Kartika didapatkan.
"Porsi loan itu sekitar US$ 550 juta. Peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).
Nah selain menambah utang. Pemenuhan biaya bengkak kereta cepat dilakukan dengan cara melakukan setoran ekuitas ke KCIC. Nominalnya 25% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Pemerintah sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC. KAI sendiri merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC, perusahaan kereta api itu bisa dibilang memimpin konsorsium Indonesia di KCIC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar