Bertemu PM Rutte, Jokowi Minta Belanda Dukung Penghapusan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte di sela-sela KTT G20, di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu kemarin waktu setempat, (9/9/2023).
Kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama antar-kedua negara yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi.
Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama.
“Walaupun prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” ucap Presiden.
Kemudian, dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi berharap kepada PM Rutte agar Belanda dapat memberi dukungan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi rendah karbon.
“Saya juga berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP," katanya.
Jokowi juga meminta PM Belanda mendorong penghapusan kebijakan eropa, European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti-Deforestasi. Kebijakan tersebut dinilai merugikan Indonesia karena adanya diskriminasi terhadap komoditas utama dalam negeri.
"Serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.
“Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar