Di Depan Delegasi, Mahfud MD Ajak Negara ASEAN Berantas Masalah Perdagangan Orang - Kompas.com
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mendorong negara-negara ASEAN untuk memberantas praktik perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi.
Hal ini disampaikan Mahfud saat membuka ASEAN Political Security Community Council Meeting ke-27 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).
"Sudah waktunya bagi kita untuk mendorong penerapannya oleh badan-badan sektoral terkait. Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban," kata Mahfud di sekretariat ASEAN, Senin.
Mahfud menuturkan, sebagai dewan yang diberi mandat untuk kerja sama politik dan keamanan di ASEAN, ASEAN tidak boleh melupakan berbagai tantangan spesifik di kawasan, salah satunya soal pemberantasan perdagangan manusia (trafficking in person/TIP).
Terlebih pada bulan Mei lalu, para pemimpin ASEAN telah mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia (TIP) yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi.
"Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban. Hal ini tidak hanya berlaku untuk TPPO, namun juga untuk meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir transnasional lainnya," beberapa Mahfud.
Mahfud bilang, pencucian uang, obat-obatan terlarang, dan terorisme hanya dapat diatasi dengan kerja sama lintas batas yang lebih kuat.
Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara di ASEAN bekerja sama dalam meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi.
"Kita perlu mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat ASEAN dalam pengembangan Cetak Birunya (blue print)," jelas Mahfud.
"Ke depan, mari kita pastikan bahwa visi komunitas ASEAN 2045 dan dokumen kehadiran atau rencana strategisnya sesuai dengan tantangan saat ini dan masa depan," imbuhnya.
Sebagai informasi, perdagangan orang telah menjadi masalah di kawasan.
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menangani dan memfasilitasi repatriasi 2.438 WNI yang menjadi korban.
Jumlah korban semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah negara tujuannya semakin meluas, mulai dari Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Ini Emirat Arab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar