Poin-poin Hasil Kunjungan Bahlil ke Batam Demi Ademkan Rempang
Rabu, 20 Sep 2023 08:48 WIB
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pergi ke Batam pada akhir pekan lalu usai diperintahkan Jokowi membereskan konflik Rempang. (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pergi ke Batam pada akhir pekan lalu usai diperintahkan Presiden Joko Widodo membereskan konflik pengembangan proyek Rempang Eco City.
Ia mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Minggu (17/9). Ada juga wakapolri, gubernur Kepulauan Riau, hingga wali kota sekaligus kepala BP Batam yang hadir dalam rapat tersebut.
Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.
Khusus untuk pembangunan tahap pertama, ia mengatakan butuh lahan setidaknya 2.000 hektare hingga 2.500 hektare. Bahlil merinci akan ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak dari awal proyek ini.
Berikut sederet langkah Bahlil Cs dalam kunjungannya ke Rempang, Batam:
1. Tawarkan Ganti Rugi
Bahlil mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rumah untuk 700 KK terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, ia menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.
"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (18/9).
Namun, bagi warga terdampak yang harga rumahnya di atas Rp120 juta bakal mendapatkan ganti rugi sesuai taksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Bahlil berjanji warga akan mendapatkan uang lebih tersebut.
"Kalau katakanlah hasil penilaiannya benar Rp500 juta, maka Rp120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan Rp380 juta sehingga menjadi Rp500 juta. Jadi yang berlebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada," janjinya.
2. Beri Sertifikat Warga 16 Kampung Tua Rempang
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang ikut bersama Bahlil berjanji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempang yang bersedia direlokasi.
"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau.
"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," imbuhnya.
3. Janji Lakukan Pendekatan Lembut ke Warga Rempang
Bahlil menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco City di tengah konflik warga dengan aparat. Namun, ia berjanji akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.
"Proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik," tegas Bahlil.
"Kita tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kita harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita harus bicarakan," sambungnya.
Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.
"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tuturnya.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," tandas Bahlil.
Bersambung ke halaman berikutnya..
Sambangi Rumah Warga hingga Motivasi Anak-anak
Komentar
Posting Komentar