AS Gagalkan Resolusi Jeda Kemanusiaan Israel-Hamas di Sidang DK PBB
:extract_focal()/https%3A%2F%2Fimg2.beritasatu.com%2Fcache%2Fberitasatu%2F960x620-3%2F2023%2F10%2F1697677302-1080x720.webp)
New York, Beritasatu.com – Amerika Serikat (AS) memveto resolusi usulan Brasil di sidang Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu (18/10/2023), yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan Hamas, untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dua hari sebelumnya dalam sidang DK PBB, negara-negara Barat juga menolak resolusi usulan Rusia untuk gencatan senjata Israel-Hamas, agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Pihak Barat beralasan, dalam resolusi buatan Rusia tak mengutuk tindakan Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.
Resolusi yang diusulkan Brasil ini sempat tertunda dua kali dalam beberapa hari terakhir, setelah AS mencoba menjadi perantara akses bantuan ke Gaza. Dalam sidang DK PBB, sebanyak 12 anggota mendukung rancangan tersebut, sedangkan dua anggota lain, Rusia dan Inggris abstain.
“Kami sedang melakukan kerja keras diplomasi. Kami yakin kita perlu membiarkan diplomasi berjalan,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield di sidang DK PBB yang beranggotakan 15 orang setelah pemungutan suara.
Ia melanjutkan,"Ya, resolusi itu penting. Dewan ini harus bersuara. Namun, tindakan yang kita ambil harus berdasarkan fakta di lapangan, dan mendukung upaya diplomasi langsung. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa. Dewan perlu melakukan hal ini dengan benar."
AS diketahui selalu melindungi sekutunya Israel dari tindakan Dewan Keamanan PBB apa pun.
“Kami sekali lagi menjadi saksi kemunafikan dan standar ganda rekan-rekan Amerika kami,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera untuk memungkinkan pembebasan sandera dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Rusia mengatakan, pihaknya kini telah meminta Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 anggota untuk mengadakan sesi khusus darurat mengenai konflik tersebut. Mereka dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara di sana, dan tidak ada negara yang memiliki hak veto. Resolusi Majelis Umum tidak mengikat, namun memiliki bobot politik.
Utusan perdamaian Timur Tengah PBB Tor Wennesland mengatakan kepada DK PBB bahwa ada risiko perluasan konflik yang sangat nyata dan sangat berbahaya. “Saya khawatir kita berada di ambang jurang yang dalam dan berbahaya, yang dapat mengubah arah konflik Israel-Palestina, atau bahkan Timur Tengah secara keseluruhan,” kata Wennesland.
Komentar
Posting Komentar