Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pemerintahan Palestina yang pada akhirnya harus memerintah di Jalur Gaza dan Tepi Barat usai perang Israel dengan Hamas.
"Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara," kata Biden dalam artikel opini di Washington Post, diberitakan Reuters, Sabtu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade dan tidak boleh ada pengurangan wilayah," katanya lagi.
Dia menggunakan kolom opini itu untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang AS inginkan pada Gaza usai konflik selesai.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel harus mempertahankan 'tanggung jawab militer secara keseluruhan' di Gaza 'pada masa mendatang'.
Biden juga mengatakan AS siap mengeluarkan larangan visa bagi 'ekstremis' yang menyerang warga sipil di Tepi Barat.
Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, kawasan yang sudah diduduki Israel, telah meningkat sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.
"Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Biden.
Tepi Barat merupakan rumah bagi 3 juta warga Palestina yang tinggal di antara lebih dari setengah juta pemukim Yahudi. Kawasan ini telah mengalami konflik selama lebih 18 bulan sehingga dikhawatirkan dunia internasional terutama usai serangan Hamas sudah menewaskan lebih dari 1.200 orang warga Israel.
Hamas mengklaim serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 12 ribu orang. Korban di kedua belah pihak kebanyakan warga sipil.
Komentar
Posting Komentar