DPR dan Pemerintah Hampir Sepakati Biaya Haji 2024 di Kisaran Rp 93 Jutaan
Komisi VIII DPR terus mendesak pemerintah menurunkan biaya haji 2024. Kabar terbaru, DPR dan pemerintah sudah hampir menyepakati biaya haji 2024 di angka Rp 93 jutaan.
Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengatakan pihaknya telah membahas biaya haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan stakeholder terkait. John mengatakan DPR juga telah menyisir seluruh komponen agar biaya haji 2024 dapat terjangkau.
"Kami sudah melakukan beberapa pertemuan, kita menyisir seluruh komponen-komponen sehingga biaya ibadah perjalanan haji itu dapat terjangkau. Dan lagi kita ketahui kan ada penambahan kuota hasil dari kunjungan Pak Presiden di Arab Saudi sebanyak 20 ribu jemaah. Tentu ini ada korelasinya dengan nilai manfaat BPKH," ujar John saat dihubungi, Rabu (22/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
John mengatakan DPR bekerja keras agar usulan kenaikan biaya haji dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal ini, menurutnya, agar tidak memberatkan jemaah haji dan mempertahankan nilai manfaat BPKH.
"Sebab nilai manfaat BPKH ini jangan sampai tergerus, bagaimana sustainable atau kesinambungan dari BPKH ini dapat kita jaga. Makannya kami Panja DPR sangat-sangat bekerja keras supaya usulan dari pemerintah ini dapat kita tekan seminimal mungkin sehingga tidak memberatkan pada calon jemaah haji," kata John.
John menyebut, pada pembahasan kedua, usulan kenaikan Rp 105 juta turun menjadi Rp 97 jutaan. Namun John mengatakan pihak DPR masih memberikan penolakan karena menginginkan biaya haji tidak lebih dari Rp 90-92 juta.
"Pertama dari 105 kemudian turun pada waktu FGD kedua turun sebesar 97 (juta), kami pun belum menerima usulan itu, target 97.973.99. Kami sisir lagi, kami sisir lagi dengan tidak mengurangi kualitas fasilitas yang disediakan pemerintah. Jadi kita berusaha menurunkan terus. Pada tahap kedua itu pemerintah menurunkan harganya, ini pun kami tolak kami tidak mau, karena standar kami Panja DPR hanya sekitar 90 juta tidak lebih dari 92 juta," kata John.
John mengatakan, karena adanya penolakan, usulan pemerintah kembali turun menjadi Rp 96 juta. Pada saat itu, DPR disebut telah membuka harga di angka Rp 92 jutaan, yang berarti terdapat kenaikan biaya haji Rp 2 juta dibanding pada 2023.
"Jadi disebutkan rumusannya kenapa kita bertahan seperti itu, akhirnya turun lagi pemerintah jadi 96.468.703. Ini harga yang ketiga dan kami Panja DPR sudah membuka harga 92.500.000, jadi ada kenaikan 2 jutalah dibandingkan harga 2023. Ini kita anggap sebagai satu kenaikan dari nilai rupiah ke (dolar) US maupun rupiah terhadap riyal," kata John.
Tak sampai situ, pemerintah kembali menurunkan harga menjadi Rp 94 juta. Namun, John mengatakan DPR bertahan dengan angka yang diinginkan, sehingga terjadi deadlock.
"Akhirnya tadi malam setelah kita berikan waktu lagi antara Garuda dan panja pemerintah turun menjadi 94.385. 382 ini angka terakhir dari pemerintah, kami bertahan sehingga tadi malam deadlock," katanya.
John menyebut, berdasarkan perhitungan, angka terakhir untuk biaya haji dari DPR adalah Rp 93 jutaan. Menurutnya, terdapat selisih angka Rp 800 ribu dari angka usulan pemerintah.
"Sebab angka terakhir setelah kita perhitungkan dengan seksama segala macam memperjuangkan angka terakhir dari kita dari DPR 93.570.956.39 sen. Itu angka terakhir kita, sedangkan angka terakhir dari pemerintah 94.385.382 ada perbedaan kurang lebih sekitar 800 ribuan," tuturnya.
Dari total biaya haji tersebut, seharusnya pemerintah akan menyubsidi sebesar 45%, sementara beban jemaah 55%. Namun kabar terbaru, BPKH meminta agar beban subsidi dikurangi menjadi 40%.
Simak juga Video 'Ma'ruf Minta Usulan Biaya Haji Rp 105 Juta/Jemaah Didiskusikan Lagi':
(dwia/tor)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar