Pupuk Subsidi Langka, Petani Merugi
Penulis: Priyo Budi Santoso, Anis Firmansah | Editor: FMB
Temanggung/Kediri, Beritasatu.com - Petani di lereng Gunung Sumbing, Desa Gandurejo, Temanggung, Jawa Tengah, menghadapi kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi. Birokrasi yang tidak ramah dan kebijakan pembatasan penerimaan pupuk bersubsidi membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Keterbatasan dalam mendapatkan Kartu Tani menjadi salah satu hambatan, membuat petani terpaksa beralih ke pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.
Beberapa petani, seperti Anwar dan Samino, mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi karena pembatasan kuota dan Kartu Tani yang sulit diperoleh. Mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal, seperti Rp 335.000 per 50 kilogram, dibandingkan dengan harga pupuk bersubsidi sekitar Rp 120.000 per 50 kilogram. Kendala ini membuat biaya perawatan tanaman semakin membengkak dan usaha bertani menjadi sulit.
“Selama ini yang saya lakukan untuk bertani sangat sulit, terasa merugikan petani. Kebutuhan yang dianjurkan seorang petani yaitu pupuk harus mencukupi, sedangkan dari pemerintah dilakukan pembatasan kuota, sehingga dengan pembatasan ini kebutuhan pupuk menjadi tidak tercukupi," kata Samino.
Selama ini per 1.000 meter persegi, petani hanya dijatah 25 kilogram pupuk subsidi. Sedangkan Samino memiliki 8.000 meter persegi tetapi cuma mendapatkan pupuk subsidi sebesar 1,5 kwintal (kw).
Penyaluran pupuk bersubsidi adalah tanggung jawab BUMN Pupuk Indonesia dan penyalurannya kepada masyarakat diverifikasi melalui kartu tani. Namun, permasalahan akses dan distribusi masih kerap terjadi. Diduga, masih ada kebocoran dalam distribusi pupuk bersubsidi. Contoh, jika petani hendak menebus pupuk bersubsidi cenderung antre, kadang malah tidak kebagian.
Penjual pupuk, Santo, juga mengeluhkan pasokan pupuk subsidi yang kerap tersendat, menyebabkan kesulitan bagi petani. Kondisi ini memaksa sebagian petani untuk beralih ke pupuk non subsidi.
Sementara itu, para petani di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengeluhkan habisnya jatah pembelian pupuk bersubsidi menjelang akhir tahun. Jumlah jatah pupuk bersubsidi yang diberikan, yaitu sebanyak 104 kilogram per lahan seluas 1400 meter persegi, dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama setahun.
Petani dihadapkan pada dilema karena jatah pupuk bersubsidi telah habis, sementara kebutuhan pupuk untuk tanaman sawah tetap tinggi.
Saifudin (60), seorang petani dari Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, mengeluhkan mahalnya harga pupuk nonsubsidi. Meskipun pemerintah menjanjikan ketersediaan subsidi pada tahun 2024, saat ini banyak kios yang menjual pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.
"Pokoknya di kios-kios nonsubsidi banyak sekali, sedangkan subsidinya nanti (dapat) tahun 2024. Sekarang (jatah pupuk bersubsidi) sudah habis," ujar Saifuddin kepada Beritasatu.com, Rabu (15/11/2023).
Dalam setahun, Saifudin hanya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sejumlah 260 kilogram, sedangkan kebutuhan untuk lahan sawah seluas 3.500 meter persegi mencapai rata-rata lima sak pupuk atau setara dengan 125 kilogram per bulan. Kondisi ini memaksa petani seperti Saifudin untuk membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu Rp 250.000-Rp 350.000 per sak yang berisi 25 kilogram.
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022, pada 2023 harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.
Bambang, seorang pemilik kios penjualan pupuk di Desa Bulupasar, membenarkan bahwa sebagian jatah pupuk bersubsidi untuk petani sudah habis. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa masih ada ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani yang menyisakan jatah hingga akhir tahun.
"Hingga saat ini di kios ada sekitar 3 ton pupuk bersubsidi, nantinya bakal masih ada lagi sesuai jatah para petani hingga akhir tahun ini," katanya.
Komentar
Posting Komentar