Gresik, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus menekan angka kemiskinan. Salah satunya upayanya adalah dengan memetakan sasaran penerima program-program bantuan sosial (bansos) yang diterima oleh warga mampu. Langkah itu diambil agar bansos bisa terdistribusi secara tepat sasaran sehingga kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tercatat mencapai 11,06 persen. Artinya dari total jumlah penduduk sebanyak 1.291.518, ada sekitar 142.000 yang masih tergolong masyarakat miskin.
“Kesejahteraan sosial ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa semakin semangat menuju masyarakat sejahtera,” kata Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka pengukuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) masa bakti 2023-2028 di Aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Selasa (21/11/2023).
Menurutnya, diperlukan peran serta dan kolaborasi berbagai pihak, baik antar pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat (Ormas) untuk bersama-sama melakukan upaya penekanan angka kemiskinan. Salah satunya dengan terus meningkatkan jumlah dan jenis bantuan yang dapat diberikan melalui Dinas Sosial (Dinsos).
“Seperti program bantuan PKH Reguler, PKH Plus, PKH Inklusi, dan DBHCHT,” terang dia.
Wabup berharap agar semua pihak membantu mengawasi penyaluran bansos agar bisa maksimal dan tepat sasaran. Hal tersebut lantaran banyak ditemukan kasus warga yang mampu tetap mendapatkan bantuan sosial. “Harapannya dapat mewujudkan cita-cita Gresik sebagai kabupaten bebas kemiskinan,” pungkas dia.
Komentar
Posting Komentar