Pemerintah Siapkan Kredit Rumah Murah Bagi TKI - CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Kredit Rumah Murah Bagi TKI

CNN Indonesia

Senin, 18 Des 2023 19:30 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah berupaya memberikan kredit rumah murah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) alias tenaga kerja Indonesia (TKI). (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF).

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah berupaya memberikan kredit rumah murah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) alias tenaga kerja Indonesia (TKI).

Rencana itu tengah dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Saya juga mendapat laporan, bahwa saat ini BP2MI bekerja sama dengan Kementerian PUPR tengah mengupayakan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para pekerja migran," katanya di peringatan Hari PMI Internasional 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ma'ruf mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para PMI baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dukungan yang telah diberikan pemerintah katanya antara lain pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan.

Kemudian fasilitas jalur cepat keimigrasian di delapan bandara internasional di Indonesia, penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran, serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran.

Ma'ruf mengatakan sejak 2007 hingga Desember 2023, jumlah PMI mencapai 4,8 juta orang. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.

"Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas," katanya.

Karena begitu pentingnya peran PMI, Ma'ruf menekankan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.

Ia juga meminta agar instansi terkait membebaskan para PMI dari sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Sebar luaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan," katanya.

(fby/sfr)

Baca Juga