JAKARTA, iNews.id - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan aliran transaksi mencurigakan terkait kontes politik tahun 2024 mendatang. Bahkan jumlah diperkirakan tembus triliunan.
Ivan menjelaskan hal tersebut dicurigai karena tidak melewati prosedur partai politik dan kampanye. Sebab transaksi yang legal dalam proses kampanye jelang pemilu ini yang masuk dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
"Kita kan bertanya, pembiayaan segala macem itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak," ujar Ivan di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Namun saat ini, PPATK menilai RKDK tidak bergerak sedangkan proses masa kampanye dari berbagai partai politik terus berjalan. Hal itu yang menjadi dugaan PPATK adanya aliran dana ilegal berjumlah triliunan mendanai partai politik jelang pemilu.
"Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," tuturnya.
Terkait hal tersebut, Ivan mengaku saat ini pihaknya sudah bersurat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut atas temuan tersebut. Sebab pendanaan ilegal itu pada akhirnya bakal menimbulkan proses demokrasi yang tidak sehat karena adanya permainan uang.
"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua parpol (partai politik)," ucap dia.
Adapun yang termasuk dalam pendanaan ilegal itu, Ivan menyebutkan dari berbagai sumber yang juga tidak legal. Salah satunya adalah hasil dari penambangan ilegal dan lain sebagainya
"Prinsipnya gini, kita ingin pemilu ini adu visi-misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada dana dari hasil ilegal. Sumber itu banyak, waktu itu pernah kita sampaikan ada indikasi dari ilegal mining, dan lain sebagainya," tutur dia.
Editor : Puti Aini Yasmin
Follow Berita iNews di Google News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar