Giri Menang (suara NTB) – Berdasarkan hasil penelusuran verifikasi dan validasi yang dilakukan Panselda Lombok Barat (Lobar), menemukan ada peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbukti bermasalah, sehingga tim Panselda mengusulkan pembatalan kelulusan bersangkutan ke BKN. Pihak BKD telah meminta tandatangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati Lobar Hj. Sumiatun.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar Jamaludin S.STP., M.H.,menjelaskan, terkait tindaklanjut sejumlah aduan hasil pengumuman kelulusan seleksi PPPK sudah dilakukan Panselda. “Dan suratnya sudah kami minta ke Bu Bupati untuk tanda tangan, untuk nanti diumumkan,” jelasnya.
Pihak Pemda melalui Bupati selaku PPK akan mengumumkan secara terbuka hasil verifikasi Panselda tersebut. Untuk aduan ke BKN, pihaknya juga sudah menyiapkan surat permohonan dan pengaduan secara paralel. Selanjutnya itu disampaikan ke BKN untuk permohonan pembatalan kelulusan.
Diakui, dari hasil verifikasi tersebut ada peserta PPPK yang dibatalkan kelulusannya. Ditanya terkait berapa peserta yang dibatalkan? Jamal mengaku tidak hapal. Yang jelas nanti pada pengumuman terbuka akan diumumkan.
BKD dan PSDM Lobar mendapatkan beberapa aduan terkait indikasi persoalan hasil kelulusan peserta PPPK. Seperti kualifikasi berbeda, ada juga yang tidak pernah bekerja di unit kerja, namun lulus. Terhadap aduan ini ditelusuri kemudian hasilnya ternyata terbukti, sehingga diadukan ke BKN untuk dilakukan perbaikan. Bahkan peserta masih bisa digugurkan. (her)
Komentar
Posting Komentar