Table of content
Partai Demokrat menyebut capres nomor urut 1 Anies Baswedan salah alamat usai menyampaikan kritik perbandingan gaji anggota TNI dan Polri saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih baik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai pernyataan itu tidak sesuai apabila ditanyakan atau disampaikan kepada Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.
"Mas Anies kritiknya salah alamat. Ini yang kami khawatirkan sebenarnya, sebagai seorang capres beliau ini seharusnya tahu dan bisa menempatkan diri," kata Herzaky lewat sambungan telepon, Senin (8/1).
"Harus tahu mana yang menjadi tupoksi seorang capres dan mana yang menjadi tupoksi seorang menteri. Konsep dasar pembantu presiden saja beliau tidak bisa memahami," imbuhnya.
Herzaky menyebut pernyataan Anies soal gaji TNI dan Polri naik sebanyak 9 kali saat era SBY, sedangkan saat era Jokowi hanya naik 3 kali memang merupakan fakta yang ada. Namun, Anies menurutnya tidak elok mengkritik kebijakan atau kondisi tersebut, sebab parpol pendukung Anies pun masih di pemerintah.
Hal lain, menurut Herzaky rekam jejak NasDem, PKS, dan PKB selama ini jarang menyuarakan soal kenaikan gaji TNI/Polri itu. Apabila Anies menginginkan perubahan dan perbaikan soal gaji tersebut, maka seharusnya tiga parpol pendukung Anies di parlemen juga memperjuangkan hal yang sama.
"Pak Anies entah muncul dari mana bisa mengkritik pak Jokowi. Sebenarnya ini mas Anies ini nyambung apa enggak dengan parpol pengusungnya. Apa di dalamnya ada perbedaan pandangan atau keretakan?," tanya Herzaky.
Herzaky mengklaim apabila Prabowo terpilih menjadi presiden, maka Prabowo-Gibran akan mengupayakan kenaikan gaji pada TNI/Polri. Ia pun menegaskan saat ini Prabowo didukung oleh SBY yang sudah teruji memberikan kesejahteraan bagi para aparat penegak hukum itu.
"Mesti diingat, di Pak Prabowo ada Pak SBY, ada Demokrat yang sudah terbukti, yang sudah 10 tahun memimpin negeri ini dan telah menaikkan gaji TNI/Polri. Jadi jelas kami sudah memberi bukti bukan janji atau omong-omong belaka," ujarnya.
Juru Bicara Muda Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas juga menilai Anies perlu bercermin atas kritik yang disampaikannya terkait kesejahteraan TNI/Polri di Indonesia.
Ia mengatakan Anies perlu berkomunikasi dengan parpol pengusungnya di parlemen selama ini. Diska menilai partai-partai dalam koalisi besar pemerintahan di parlemen era 2014-2024 seharusnya bisa mendorong eksekutif melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri.
"Seharusnya, sebelum melakukan klaim tersebut, Pak Anies berkaca dan bertanya pada partai pengusung internal pak Anies, pada NasDem dan PKB, kenapa itu terjadi, dan apakah partai pengusung Pak Anies sudah cukup berbuat selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri," ujar Diska.
Diska tidak bisa memungkiri bahwa pemerintahan SBY selama dua periode telah memberikan sumbangsih pada kesejahteraan para TNI/Polri.
"Faktanya, era pemerintahan SBY memang berhasil meningkatkan kesejahteraan TNI-Polri termasuk dengan menaikkan gaji setiap tahun," ujarnya.
Sebelumnya, dalam debat ketiga Pilpres, Anies menyebut kebijakan bagi TNI/Polri di era Jokowi lebih parah dibanding dengan era SBY.
Dari sisi kesejahteraan, Anies juga menilai bahwa pemerintah tidak memikirkannya secara serius. Ia pun membandingkan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri dengan kementerian lainnya.
Presiden Jokowi pun telah buka suara soal pernyataan Anies itu.
"Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda, kita memutuskan kenaikan atau tidak menaikkan itu semua pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," kata Jokowi usai peresmian Tol Pamulang-Cinere Raya-Bogor, Senin (8/1).
"Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal misalnya kemarin oleh Covid, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan," lanjutnya.
Jokowi pun menekankan semua keputusan maupun kebijakan yang diambil telah dipikirkan secara matang. Termasuk, soal kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri.
Selain itu Jokowi juga memastikan sudah menandatangani aturan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan aparat TNI/Polri tahun ini.
"Saya rasa sudah," kata usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, Senin (8/1).
Jokowi menyatakan aturan kenaikan gaji itu akan diterbitkan dalam waktu secepatnya.
Komentar
Posting Komentar