Muhadjir Buka-bukaan Opsi APBN Setop Pasok Dana untuk LPDP
Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi untuk menghentikan pasokan dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sejauh ini dana abadi yang dikelola LPDP sudah menyentuh Rp 139 triliun.
Muhadjir mengatakan, pemerintah sedang meninjau untuk menghentikan pasokan dana LPDP dari anggaran pendidikan dalam APBN. Pemerintah menetapkan 20% APBN setiap tahun digunakan untuk anggaran pendidikan.
Dia menjelaskan, anggaran pendidikan bakal fokus digunakan untuk membenahi sektor pendidikan, mulai dari riset hingga pengembangan perguruan tinggi.
"Kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," beber Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).
Dia menjelaskan, selama ini dari anggaran pendidikan setiap tahun, pemerintah menyisihkan Rp 20 triliun untuk dana abadi LPDP. Nah, pasokan dana itu rencana mau dihentikan.
"Kan setiap tahun dari 20% anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp 20 triliun di dalam dana abadi sekarang numpuk sekitar Rp 139 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu dana yang ada," jelas Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, selama ini LPDP hanya membagikan beasiswa melalui imbal hasil manfaat investasi. Jadi dari dana abadi Rp 139 triliun, LPDP menginvestasikannya kemudian imbal hasilnya yang digunakan untuk memberikan beasiswa.
"Kan itu dana permanen, yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk anu (bantuan pendidikan) bisa dimasukkan juga buat dana abadi, tapi nanti LPDP tetap jalan," papar Muhadjir.
Penguatan Investasi LPDP
Sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP, Muhadjir mengatakan pemerintah telah meminta pengelola untuk lebih berani melakukan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Harapannya, imbal hasil yang didapatkan semakin besar dan bisa digunakan untuk lebih banyak memberikan beasiswa kepada masyarakat.
"Saya juga kan Ketua Dewan Penyantun kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko dan menguntungkan. Yang penting risikonya terukur. Misalnya ke sektor riil, selama ini saham sudah untuk sukuk, untuk surat berharga, kan itu relatif aman, tapi sisi manfaatnya tidak tinggi kan," papar Muhadjir.
"Kita rekomendasi pengelola LPDP berani investasi ke sektor yang mungkin berisiko dan terukur risikonya," katanya.
Simak juga Video 'Jokowi Mau Bantuan Pangan Diperpanjang Hingga Juni Kalau APBN Cukup':
(hal/ara)
Komentar
Posting Komentar