Ahli 01 dan 03 di MK Anggap Ada Politisasi Bansos, Begini Respons Jokowi - detik

 Ahli 01 dan 03 di MK Anggap Ada Politisasi Bansos, Begini Respons Jokowi

Eva Safitri

Jakarta -

Ahli dari capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md berulang kali menganggap ada politisasi bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri-menteri untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana respons Jokowi?

"Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Selain itu, Jokowi mengatakan empat menteri yang dipanggil oleh MK bakal hadir pada Jumat (5/4). Jokowi mengatakan para menteri itu akan menjelaskan apa yang menjadi tugas masing-masing.

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi.

Sebelumnya, dugaan politisasi bansos itu disampaikan oleh salah satu ahli yang dihadirkan kubu 01 Anies-Cak Imin, yakni Faisal Basri. Ia menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan ada politisasi bansos secara vulgar.

Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya. Dia lalu mengaitkan praktik ini dengan BLT el nino.

Dia juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujarnya.

Ahli dari Ganjar, Romo Magnis, juga mengungkit soal urusan bansos. Guru besar Filsafat STF Driyakara ini menyoroti pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden yang disebutnya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024. Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.

"Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," jelasnya.

Simak juga Video: Kapolri Siap Penuhi Undangan MK soal Sidang Sengketa Pilpres

(eva/haf)

Baca Juga